Penerapan upaya sita harta kekayaan terpidana dalam pemenuhan Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan pasal 50 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hanum, Noor Juanitta Mutiara (2023) Penerapan upaya sita harta kekayaan terpidana dalam pemenuhan Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan pasal 50 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (64kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (69kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (208kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (95kB) | Request a copy

Abstract

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu kasus tindak pidana. Perdagangan orang mengakibatkan korban mengalami penderitaan baik fisik, psikis, ekonomi dan sosial. Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang menjadi sebuah titik terang dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang mana di dalamnya memuat mengenai penegakan hak restitusi korban. Namun pada prakteknya masih banyak korban tindak pidana perdagangan orang yang tidak mendapatkan hak restitusinya. Pelaku tindak pidana perdagangan orang seringkali menghindar untuk memberikan restitusi, bahkan bersikap seolah-olah tidak memiliki harta apapun yang diperoleh dari hasil perdagangan orang tersebut. Untuk menghindari penolakan pembayaran restitusi ini, dikeluarkanlah Pasal 50 ayat (3) UU PTPPO yang memerintahkan penuntut umum untuk melakukan upaya sita harta kekayaan. Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk : Mengetahui penerapan upaya sita harta kekayaan terpidana dalam rangka pemenuhan hak restitusi korban perdagangan orang; Mengetahui mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana perdagangan orang oleh kejaksaan; Mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala hukum kejaksaan dalam melaksanakan Pasal 50 ayat (3) tentang upaya sita harta kekayaan terpidana perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis. Metode pendekatan yang digunakan yaitu Yuridis Empiris. Metode analisis data yang digunakan yakni kualitatif dimana pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kejaksaan sebagai lembaga eksekutorial telah melaksanakan perintah pengadilan untuk melakukan sita terhadap harta kekayaan terpidana sesuai dengan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan teori kepastian hukum dan telah terjadi perlidungan hukum dengan adanya penegakan terhadap hak korban perdagangan orang sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28D ayat (1). Kejaksaan dalam melakukan sita harta terhadap kekayaan terpidana menggunakan 4 (empat) tahapan yaitu : Penelusuran aset; Perampasan aset; Pelelangan aset; dan Pengembalian kepada korban. Namun pada penerapannya kejaksaan menemui beberapa kendala hukum internal yaitu sebagai berikut : Sumber daya manusia; Penerapan petunjuk teknis penuntutan restitusi; Anggaran sarana prasarana. Dan kendala eksternal, yaitu sebagai berikut : Faktor perundang-undangan; Aturan pidana kurungan pengganti; dan Faktor penelusuran aset.

Actions (login required)

View Item