pemikiran Ibnu Tamimiyah mengenai sumber dan pendistribusian keuangan negara (kajian siyasah maliyah)

Darusalam, Dian (2003) pemikiran Ibnu Tamimiyah mengenai sumber dan pendistribusian keuangan negara (kajian siyasah maliyah). Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (225kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (685kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (321kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text (BAB 3) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text (BAB 4) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (667kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (973kB)

Abstract

Inti doktrin politik Ibnu Taimiyah adalah supremasi Hukum Islam, yakni pandangan bahwa kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat dapat diwujudkan hanya apabila ajaran-ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an dan al-Sunnah dipahami dan diterapkan secara menyeluruh. Otoritas yang paling besar memiliki kemampuan tersebut adalah kekuasaan pemerintahan, karena itu dapat melakukan intervensi dalam kehidupan bemegara dalam rangka mewujudkan kemaslahatar. bagi rakyat. Sehubungan dengan hal itu, dalam kehidupan ekonomi suatu negara, timbul masalah mengenai batasan intevensi negara dalam pengelolaan sumber dan pendistribusian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Ibnu Taimiyah tentang fungsi dan peran kekuasaan pemerintahan dalam bidang ekonomi, serta batasan-baiasan dalam pengelolaan sumber dan pendistribusian keuangan negara. Penelitian ini mengacu pada pemikiran bahwa al-Qur’an dan al-Sunnah merupakan sumber utama yang dijadikan rujukan dalam merumuskan ketentuan hukum. Namun demikian, kualitas dari rumusan hukum yang dihasilkan bergantung pada kualitas penafsiran oleh para fuqaha, yang antara seorang faqih dengan lainnya dapat berbeda disebabkan oleh perbedaan latar belakang kehidupan dan metode penafsiran masmg-masing. Demikian pula, dalam hal pemikiran mengenai sumber dan pendistribusian keuangan negara, Ibnu Taimiyah dapat dikatakan berbeda dengan fuqaha lainnya. Hal itu karena terdapat faktor individual dan sosial-politik tertentu yang mempengaruhi karaktenstik pemikirannya. Metode yang digunakan adalah analisis isi (content analyses), sedangkan sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sedangkan tekmk pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang secara operasional dilakukan dengan mengadakan penelusuran buku yang relevan dengan masalah penelitian. Data yang ditemukan menunjukkan bahwa fungsi dan tujuaii kekuasaan pemerintahan, menurut Ibnu Taimiyah, ada dua macam. Pertama, tujuan utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kedua, tujuan utama tersebut dapat dicapai dengan menegakkan pnnsip amr bi al-ma rufwa nahy 'an al-munkar. Prinsip tersebut dalam bidang ekonomi terwujud dalam suatu tanggung jawab kekuasaan pemerintahan dalam memberantas kemiskinan, melakukan regulasi pasar, menetapkan kebijakan moneter, dan menyusun perencanaan ekonomi. Dalam hal yang menyangkut keuangan negara, kekuasaan pemerintahan berkewajiban mengelola dengan sebaik-baiknya sumber pemasukan keuangan negara, yaitu ghanimah, sedekah (zakat), dan fai’. Sumber-sumber tersebut setelah masuk ke kas negara, perlu di distribusikan dengan prinsip amanah dan keadilan. Implementasinya dilakukan dalam bentuk penetapan skala prioritas, yaitu untuk biaya pertahanan keamanan, gaji pejabat pemenntahan, pelaksanaan tugas yudisial dan keagamaan, pembangunan sarana dan fasilitas umum, dan pembangunan sarana penunjang pendidikan. Berdasarkan data-data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan pemerintahan memiliki tanggung jawab yang besar agar sumber dan pendistribusian keuangan negara dikelola dengan prinsip amanah dan keadilan. Untuk menunaikan tanggung jawab tersebut, penguasa dapat melakukan intervensi dalam kehidupan ekonomi negara selama diperlukan, dalam rangka menghilangkan kemadlaratan dan meraih kemaslahatan bagi rakyat.

Actions (login required)

View Item