Perlindungan pihak penggugat terhadap Cerai Ghaib menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam : Studi kasus putusan nomor 896/Pdt.G/PA.Sbg

Haris, Ira Nurullita (2023) Perlindungan pihak penggugat terhadap Cerai Ghaib menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam : Studi kasus putusan nomor 896/Pdt.G/PA.Sbg. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (156kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1.pdf Download (615kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (702kB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB)
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (502kB)
	Text (BAB V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB)

Abstract

Terdapat berbagai faktor yang memicu terjadinya perceraian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, terdapat lima faktor tertinggi penyebab terjadinya perceraian di Indonesia diantaranya adalah faktor perselisihan dan pertengkaran, faktor ekonomi, faktor meninggalkan salah satu pihak, KDRT, dan mabuk. Penelitian ini mengkaji mengenai perceraian dengan factor menghilangnya salah satu pihak dengan meninggalkan pihak lainnya tanpa memberikan kabar dalam jangka waktu yang lama dan mengakibatkan ketidakjelsan terhadap status perkawinan yang ditinggalkan. Berdasarkan pengamatan yang ditemukan di Pengadilan Agama Subang, terdapat salah satu kasus cerai ghaib yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Subang, yaitu kasus dengan Putusan Nomor 896/Pdt.G/2021/PA.Sbg. penelitian ini akan mengkaji kasus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui system hukum cerai ghaib menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, mengetahui akibat hukum perceraian ghaib menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam, dan mengetahui perlindungan hukum pihak penggugat terkait dengan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 896/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tentang cerai ghaib. Metode Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif. PenelitianYuridis Normatif mengacu pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan Putusan Nomor 896/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Hasil penelitian, diperoleh bahwa 1) dasar hukum mengenai cerai ghaib di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sejalan dengan UUP jo PP No. 9 Tahun 1975, KHI melalui pasal 45 tentang taklik talak dan pasal 116 huruf b juga memuat ketentuang tentang sebab perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut yang dapat digunakan sebagai dasar gugatan cerai ghaib. 2) Cerai ghaib menimbulkan akibat hukum berupa kepastian hukum terhadap status cerai terhadap pihak yang ditinggalkan oleh salah satu pihak yang tidak diketahui keberadaannya yang menyebabkan tidak jelasnya status perkawinan. Akibat hukum lainnya dari cerai ghaib adalah hak asuh anak yang apabila dimohonkan oleh penggugat, maka hak asuh akan jatuh kepada tangan penggugat. 3) Perlindungan hukum yang diberikan dalam cerai ghaib adalah berupa kepastian terhadap status cerai yang didapatkan oleh penggugat.

Actions (login required)

View Item