Kedudukan Fornikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284 dan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 33

Permana, Sidik (2023) Kedudukan Fornikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284 dan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 33. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (125kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (165kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (428kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (419kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB)

Abstract

Fornikasi merupakan hubungan seksual yang didasari perasaan suka sama suka serta tidak adanya paksaan dan pihak-pihak yang melakukan tidak terikat perkawinan. Fornikasi bisa juga disebut sebagai perzinahan. Perzinahan termasuk sesuatu yang dilarang oleh agama dan negara. Dasar hukum pelarangan zina terdapat pada surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 sementara dalam undang-undang pada pasal 284 KUHPidana. Aceh merupakan provinsi yang diberi kewenangan untuk mengelola daerahnya secara istimewa yaitu dengan syariat islam. Di Aceh terdapat qanun yang menjadi peraturan daerah disana berdasarkan pada hukum-hukum islam. Pada qanun Aceh diatur tentang fornikasi atau perzinahan pada pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) latar belakang KUHP dan Qanun Aceh. 2) bahan hukum dan dasar pertimbangan fornikasi dalam KUHP dan Qanun Aceh. 3) implikasi serta konsekuensi hukum kedudukan fornikasi menurut KUHP pasal 284 dan Qanun Aceh pasal 33. Siyasah syar’iyyah diartikan sebagai suatu sistem politik yang didalamnya dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan ummat islam dalam segala aspek tentunya berdasarkan kepada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang ditafsirkan oleh para ulama. Tujuan dari siyasah syar’iyyah sendiri ialah agar terciptanya kemaslahatan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Metode penelitian secara kualitatif juga disebut penelitian yang bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis. Selain itu penulis juga melakukan komparatif dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 1) latar belakang KUHP didasari oleh pemerintahan Belanda yang mulai memberlakukan serta mmenggabungkan sistem hukum pidana bagi golongan eropa dan pribumi. Seeiring berjalannya waktu system hukum pidana menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia. Latar belakang terbentuknya qanun Aceh adalah budaya serta syariat islam yang telah dianut pada zaman kerajaan Aceh yang kemudian dibukukan. 2) Bahan hukum serta dasar pertimbangan KUHP adalah Wetboek Strafrecht voor Nederlandsch-Indie yang merupakan warisan dari sistem hukum Belanda. Sementara itu latar belakang terciptanya qanun Aceh UU No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan atau Otonomi Khusus Aceh. 3) Implikasi serta konsekuensi fornikasi dalam KUHP dillihat dari sifat pidananya merupakan delik aduan (hanya suami/istri), keberlakuan hukumnya ialah kepada seluruh warga Indonesia, dan konsekuensi hukum pidana tersebut adalah 9 bulan penjara. Aparat tidak memiliki wewenang dalam menegakan pasal 284 KUHP sehingga kurang efektif dalam menekan kasus fornikasi Sementara pada qanun Aceh sifat pidananya delik aduan (siapapun boleh mengadukan), keberlakuan hukumnnya hanya pada wilayah Provinsi Aceh,dan konsekuensi hukumnya cambuk 100 kali. Aceh memberikan kewenangan kepada Wilayatuh Hisbah serta masyarakat dalam menegakan syariat islam. Efektifitas hukuman pasal 33 Qanun Aceh terbukti dapat mengurangi kasus fornikasi. Analisis siyasah syariyyah menjelaskan bahwa hukuman qanun Aceh lebih membuat jera para pelaku.

Actions (login required)

View Item