Analisis putusan Pengadilan Tinggi Bandhng nomor 86/Pid.Sus/2022/PTBDG dihubungkan dengan pasal 81 ayat (1), ayat (3) Juncto pasal 76D Undang - Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Juncto pasal 65 ayat (1) KUHP

Husaini, Fachry Dimitri (2023) Analisis putusan Pengadilan Tinggi Bandhng nomor 86/Pid.Sus/2022/PTBDG dihubungkan dengan pasal 81 ayat (1), ayat (3) Juncto pasal 76D Undang - Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Juncto pasal 65 ayat (1) KUHP. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (73kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar isi.pdf Download (138kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Bab 1.pdf Download (317kB) | Preview
	Text (BAB II) Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB) | Request a copy
	Text (BAB III) Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg yang menjatuhkan vonis pidana mati terhadap Terdakwa karena terbukti melakukan pemerkosaan kepada 13 (Tiga Belas) santriawati sebagaimana yang ada dalam pasal Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, tetapi putusan tersebut terdapat kejanggalan karena berdasarkan fakta yang ada dalam sidang pengadilan, terdakwa lebih tepat diberikan hukuman pidana penjara paling lama 20 (Dua Puluh) tahun bukan hukuman mati sebagaimana yang ada dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang – Undang Tentang Perlindungan Anak. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pidana pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt, (2) Vonis hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dan (3) Dampak hukum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung No 86/pid.sus/2022/pt bdg. Penelitian ini berangkat dari amanat UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), yang mana prinsip negara hukum Indonesia, dalam putusannya hakim harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 285 KUHP dan UU No 17 Tahun 2016 demi terjaminnya kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori absolute dan teori dasar pertimbangan hukum hakim. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui tahapan studi kepustakaan, wawancara, observasi dan dokumentasi. Menggunakan metode analisis data kualitatif. Sumber data yang digunakan (1) sumber data primer yakni dokumen putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg; (2) sumber data sekunder yakni artikel hukum, jurnal hukum dan buku-buku. (1) Bahan hukum primer yang digunakan yakni UUD 1945, KUHP, KUHAP, UU Perlindungan Anak, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. (2) Bahan hukum sekunder yang digunakan yakni penjelasan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan pendapat para ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg yang menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa, menurut penulis tidak setuju dengan penggunaan hukuman pidana mati dalam penjatuhan pidana terdakwa Herry Wirawan. Karena Vonis mati yang dijatuhkan kepada Herry Wirawan secara jelas melanggar ketentuan Pasal 28I UUD 1945 yang menjamin bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). (2) Didasarkan oleh prinsip HAM dimana Herry merupakan manusia atau makhluk sosial yang memiliki hak hidup (right to life), yang tidak boleh direnggut oleh siapapun. (3) Dan faktanya belum ada penelitian yang komprehensif yang menyatakan bahwa hukuman mati memberi efek jera kepada para pelaku tindak pidana.

Actions (login required)

View Item