Tinjauan terhadap penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 dihubungkan dengan sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 1981”

Sundari, Tursiti (2005) Tinjauan terhadap penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 dihubungkan dengan sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 1981”. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (210kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (589kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (351kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text (BAB 3) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text (BAB 4) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (658kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, kejahatan ini tidak hanya merugikan perekonomian dan kuangan negara tetapi sudah merugikan hak ekonomi dan sosal masyarakac. Kejahatan ini sulit untuk di berantas, maka dari itu di buat Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang di lengkapi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ada ketentuan tentang sistem pembuktian terbalik, tetapi sistem pembuktian terbalik disini berbeda dengan sistem pembuktian yang di kenal dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Tujuan penelitian ini adalali untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Disamping itu juga untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam menerapkan sistem pembuktian terbalik dan upaya apa yang harus dilakukan. Penelitain ini bersifat deskristif analisis, guna memberikan gambaran tentang penerapan sistem pembuktian terbalik dalam penyelesaian perkara dalam tindak pidana korupsi, penaekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan memnerapkan asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku kedalam keadaan yang teijadi dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dari data yang ditemukan bahwa sistem pembuktian terbalik adalah sistem dimana terdakwalah yang wajib membuktian kesalahannya. Berbeda dengan sistem pembuktian yang dikenal KUHAP selama ini. Karena dalam Pasal 66 KUHAP terdakwa tidak dibebankan pembuktian. Sistem pembuktian terbalik adalah merupakan sistem hukum yang barn dalam hukum pidana Indonesia, sehingga penerapan sistem pembuktiatian terbalik sulit aiterapkan. Dalam penerapan sistem pembuktian terbalik ada beberapa kendala yang pertama asas pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, melanggar hak asasi terdakwa dan selain itu banyak para penyelenggara negara melakukan kebohcngan atas harta kekayaannya dan adanya pencucian uang atau pengalihan kekayaan. Uapaya yang harus dilakukan diantaranya adalah pertama mengenyampingkan asas praduga tak bersalah, kedua menegakkan HAM yang melilndungi hak asasi rakyat yang menderita akibat para pelaku koruptor, ketiga KPKPN yang telah ada harus lebih selektif dalam pendataan harta kekayaan penyelenggara negara, keepat Undang-Undang Pencucian Uang harus disertai dengan PPATK (Pusat Pelaporandan Analisis Transaksi Keuangan ).

Actions (login required)

View Item