Larangan pernikahan satu Suku di Minangkabau menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 dan relevansinya dengan kaidah Al-‘Adah Muhkamah

Ahmad, Fadli (2023) Larangan pernikahan satu Suku di Minangkabau menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 dan relevansinya dengan kaidah Al-‘Adah Muhkamah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (304kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstak.pdf Download (112kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (531kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Repository staff only Download (709kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (400kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB) | Request a copy

Abstract

Perkawinan yang sah di Indonesia adalah perkawinan yang sah secara agama dan undang-undang, namun bagi sebagian masyarakat terdapat juga aturan adat yang mengatur kesempurnaan dalam perkawinan, ada yang dilarang dan dibolehkan. Sebagaimana pernikahan satu suku yang dilarang di adat masyarakat Minangkabau sementara dalam undang-undang perkawinan tidak ada larangan terhadap pernikahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama mengetahui alasan larangan nikah satu suku dan sanksinya, kedua mengetahui larangan pernikahan satu suku menurut undang�undang dan hukum adat, ketiga mengetahui bagaimana relevansi dari undang-undang no 16 tahun 2019 terhadap larangan nikah satu suku dengan kaidah al-‘adatu muhakkamatun. Kerangka berpikir penelitian berfokuskan kepada hukum nikah satu suku ditinjau dari dua pandangan yaitu hukum undang-undang perkawinan dengan hukum adat di Minangkabau lalu di relevansikan dengan kaidah al-‘adah muhkamah mana yang lebih relevan antara aturan adat atau undang-undang dengan kaidah al-‘adah muhkamah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu dengan penelitian lapangan (field research), melakukan pendataan dengan terjun langsung ketengah masyarakat. Sumber data penelitian berasal dari sumber primer yaitu dengan melakukan wawancara langsung terhadap beberapa tokoh adat setempat dan sumber sekunder dengan mempelajari buku-buku tentang adat di Minangkabau. Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Faktor dilarang nikah satu suku yaitu: sesuku yaitu satu keturunan dan dahulunya badunsanak, tentang raso (rasa) dan pareso (tenggang rasa) dan sanksi yang diberikan berupa sanksi moral yaitu dibuang sepanjang adat. (2) Pernikahan satu suku di adat Minangkabau itu dilarang, sementara undang�undang perkawinan tidak ada pelarangan nikah sesuku itu berarti undang-undang membolehkan. (3) Kajian al-adah muhakkamah terhadap larangan pernikahan satu suku lebih relevan kepada aturan adat, karena larangan pernikahan satu suku di adat Minangkabau sudah menjadi suatu patokan sebuah hukum sesuai dengan adah atau urf yaitu sebuah adat kebiasaan masyarakat yang sudah berlangsung lama dan diterima di masyarakat. Kata Kunci: Nikah sesuku, Undang-Undang Perkawinan, Al-‘Adah Muhkamah.

Actions (login required)

View Item