Baharudin, Erwin (2005) Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Desa Gajah Mekar Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tentang strategi penanggulangan Perjudian. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (216kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (749kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTARISI)
3_daftarisi.pdf Download (300kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) |
||
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
||
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (662kB) |
||
Text (DAFTARPUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (680kB) |
Abstract
Kebijakan politik yang diciptakan oieh penguasa atau pemerintah bergamung kepada kepentingannya yang berkaitan secara langsung atau tidak dengan aspirasi masyarakat. Kebijakan Pemerintahan Desa Gaiah Mekar diproduk oleh Kepala Desa yang disetujui oieh BPD sebagai vvakil masyarakat di desa. Kebijakan Pemerintahan Desa Gajah Mekar tentang Penanggulangan Periudian adalah serasi dcngan aspirasi masyarakat sctcmpat, tctapi secara operasional pelaksanaannya meiibatkan berbagai pihak. Oieh karenanya Pemerintahan Desa Gajah Mekar merumuskan strategi dalam bentuk keijasama antara masyarakat dengan semua institusi yang ada, pihak pemerintahan desa sendiri dan pihak kepolisian.Dengan latar belakang masalah tersebut, lahir empat pertanyaan, yaitu (1) Bagaimana bentuk kebijakan Pemerintahan Desa Gajah Mekar tentang penanggulangan perjudian; (2) Bagaimana langkah operasional kebijakan Pemerintahan Desa Gajah Mekar tersebut; (3) Apa faktor penunjang dan penghambatnya, serta; (4) Bagaimana pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penanggulangan periudian dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini bertuiuan untuk mengetahui iawaban dari ernpat pertanyaan tersebut. Penelitian bertitik tolak dan pandangan bahwa kebijakan pemimpin atas rakyatnya bergantung kepada kcmaslabatan bag! rakyatnya. Siyasah dusturiyah berkaitan dcngan hubungan antara pemimpin dengan raky'at daiam kehidupan bemegara. sehingga masyarakat mendapatkan jaminan ketentraman, ketertiban, dan keamanan secara politik mdupun sosial. Masvarakat sendiri seharusnva taat kepada pemimpin yang melakukan amar ma’ruf nahyi munkar sebagaimana dalam sural al-Nisa aval 59.Penelitian dilakukan dcngan metode dcskriptif. yakni menggambarkan data yang ada di lapansan secara apa adanya dan melakukan penafsiran sesuai tujuan penelitian. Sumber data primer adalah Kepala Desa Gajah Mekar dan aparat desa, para penjudi dan bandar judi, tokoh masyarakat, tokoh agama, karang iaruna dan pihak keamanan di desa, Sumber data sekunder adalah dokumen vang berkaitan dengan keputusan desa dan peraturan desa, buku- buku fiqh siyasah. Jenis data penelitian bersifat kualitatif, teknik pengumpulan data melalui vvatvancara dan pengamatan serta studi dokumentasi. Data dianalisis dengan pengumpulan data, klasisifikasi data, penafsiran isi data dengan metode anahsis isi. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pemerintahan Desa Gajah Mekar tertuang dalam Kebijakan Pemerintahan Desa Gaiah Mekar 234/KKD/GMS/VIII/2004. Penanggulangan perjudian dilakukan dengan pendekatan persuasif, pcnyuluban, keamanan dan hukum. Pengamatan kc tempat-tempat yang dicurigai dipakai praktek periudian dilakukan dengan pembagian keria. Dilakukan penggerebekan dengan pihak kepolisian dan menangkap bandar dan penjudi untuk diserahkan kepada pihak berwaiib. Faktor penuniangnya adalah kemauan politik Pemerintahan Desa yang berupa kebijakan sesuai dengan aspirasi mqsyttakat. Sedangkan faktor penghambatnya masih ada oknum masyarakat, aparat desa atau pihak kepolisian yang secara sembunyi-sembunyi melindungi para penjudi. Secara siyaah dusturiyah kebijakan pemerintahan Desa Gajah Mekar adalah produk kekuasaan yang melahirkan kemaslabatan. Kcrjasama dalam mcnanggulangi perjudian adalah bagian dari kcrjasama dalam kebaikan dan takwa sehingga tindakan semua pihak sesuai dengan kaidah menghilangkan kemafsadatan didahulukan danpada mengambil manfaatnya.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | kebijakan;penanggulangan;perjudian |
Subjects: | Constitutional and Administrative Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Siyasah |
Depositing User: | PKL6 SMKN 11 GARUT |
Date Deposited: | 16 Nov 2023 07:10 |
Last Modified: | 16 Nov 2023 07:10 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/82271 |
Actions (login required)
View Item |