Penggunaan standar syari’ah AAOIFI di Otoritas Jasa Keuangan sebagai dasar Hukum Pembuatan Regulasi akad Musyārakah Mutanāqiṣah di Indonesia

Samudra, Gilang (2023) Penggunaan standar syari’ah AAOIFI di Otoritas Jasa Keuangan sebagai dasar Hukum Pembuatan Regulasi akad Musyārakah Mutanāqiṣah di Indonesia. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (115kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (319kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (414kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (648kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (378kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (102kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpusataka.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dari temuan peneliti bahwa terdapat tambahan regulasi AAOFI dalam buku standar Musyārakah Dan Musyārakah Mutanāqiṣah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tambahan ketentuan ini tidak ditemukan dalam pedoman implentasi Musyārakah Mutanāqiṣah No. 1 Tahun 2013, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah fatwa DSN MUI dalam fatwa tertentu belum sepenuhnya dapat menjawab atas realitas perkembangan transaksi keuangan syariah. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan peran OJK dalam pengembangan ekonomi syariah di indonesia; (2) menganalisis regulasi Musyārakah Mutanāqiṣah pada fatwa DSN MUI No. 01 Tahun 2013 dan POJK No.13 Tahun 2021 ; (3) menganalisis penggunaan fatwa selain DSN MUI di OJK dalam pembuatan regulasi Musyārakah Mutanāqiṣah. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasari pada teori-teori mengenai transformasi fatwa dan regulasi-regulasi yang berkenaan dengan akad Musyārakah Mutanāqiṣah baik peraturan perundangan maupun fatwa DSN MUI. Metodologi penelitian ini berupa metode deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis yang berkaitan pada objek penelitian yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Analis Senior di Direktorat Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Tata hukum di Indonesia secara mayoritas terpengaruh teori hukum murni dari Hans Kalsen seperti hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dari superior ke inferior. (2) Dalam proses tranformasi dikenal beberapa model penyerapan fatwa menjadi Undang-Undang yaitu Copy Paste, Substantif, dan Memperluas Ketentuan Fatwa. Dalam hal transformasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengenai akad Musyārakah Mutanāqiṣah menjadi peraturan perundang-undangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2021 dilakukan mengunakan pola copy paste dan memperluas ketentuan fatwa. (3) Penambahan fatwa selain DSN MUI dalam hal ini AAOFI dalam Buku Standar Musyārakah dan Musyārakah Mutanāqiṣah berkenaan Hiṣṣah merupakan bentuk interpretasi Otoritas Jasa Keuangan dari akad dasar yang membentuk akad Musyārakah Mutanāqiṣah yaitu Musyārakah dan Ba’i (Jual Beli), berdasarkan akad dasar tersebut (Ba’i) OJK menambahkan ketentuan lain dengan merujuk pada standar AAOFI walaupun hal tersebut tidak ada dalam ketentuan DSN MUI mengenai akad Musyārakah Mutanāqiṣah sekaligus hal ini menjadi contoh dari pola memperluas ketentuan fatwa dalam akad Musyārakah Mutanāqiṣah.

Actions (login required)

View Item