Pelaksanaan Kawasan Bebas merokok Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 tahun 2005 (Studi Kasus di Lingkungan DPRD Kota Bandung)

Gupron, Marwan (2006) Pelaksanaan Kawasan Bebas merokok Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 tahun 2005 (Studi Kasus di Lingkungan DPRD Kota Bandung). Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (226kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (595kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (312kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_bab1.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text (BAB 3) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text (BAB 4) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (494kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (573kB)

Abstract

Penyelenggaraan Pernerintahan daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRI), Sebagai Daerah Otonom, pernerintahan daerah berwenang untuk membuat Peraturan Daerah scperti termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18. substansi Peraturan Perundang-undangan yang baik bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah Kota Bandung yang kemudian disetujui oleh DPRD Kota Bandung dalam hal ini telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005, yang kemudian dikenal sebagai Perda K3 (keindahan, ketertiban dan kebersihan) beberapa Pasal didalamnya berkaitan dengan kawasan bebas merokok. Sebagai salah satu unsur dari penyelenggara pernerintahan sekaligus pembuat kebijakan tersebut, DPRD Kota Bandung dalam hal ini senantiasa menjadi cerminan untuk masyarakatnya mengenai efektifitas dan konsistensi pelaksanaan peraturan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Kawasan Bebas merokok Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 di DPRD Kota Bandung. Disamping itu, untuk menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi sekaligus bagaimana upava-upaya yang dilakukan terhadap kendala dalam pelaksanaan Pasal tersebut. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa implementasi sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Pernerintahan Daerah Kota Bandung di lingkungan DPRD Kota Bandung mengenai Pasal 23 tentang kawasan bebas merokok seakan-akan merupakan sesuatu yang dianggap sederhana. Padahal, pada tingkat implementasi inilah suatu produk hukum dapat diaktualisasikan untuk tercapainya tujuan yang ingin dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Suatu kebijakan adalah tindakan yang diambil dengan penuh kearifan serta diperlukan sikap konsisten dan komitmen terhadap tujuan awal.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif di bidang hukum dengan cara menganalisa kandungan dari isi Undang-undang yang berlaku. Serta untuk pengumpulan data penelitian mengadakan pengamatan langsung ke kantor DPRD Kota Bandung sekaligus mewawancarai para pejabat yang berada di lingkungan tersebut juga studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku dan bahan-bahan tertulis yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan dengan mengumpulkan data-data kemudian mengklasifikasikan data tersebut dan menginterpretasi serta menyimpulkan hasil data sehingga ditemukan rumusan kesimpulan dari masalah yang sedang diteliti. Data yang ditemukan menunjukan bahwa pelaksanaan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kawasan Bebas Merokok di DPRD Kota Bandung belum sepenuhnya beijalan secara efektif dan maksimal disamping minimnya kesadaran hukum terhadap Peraturan tersebut, sarana infrastruktur yang belum memenuhi seeara maksimal, yang menjadi kendala juga adalah terlalu bebasnya berkeliaran para penjual rokok dilingkungan DPRD Kota Bandung. Sehingga upaya yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung, disamping terns dilakukannya sosialisasi Peraturan tersebut, memberikan kesadaran penuh terhadap para perokok, memberikan pajak terhadap para penjual rokok juga pengadaan ruangan untuk para perokok menjadi sesuatu yang harus segera dilakukan.

Actions (login required)

View Item