Hubungan agama dan negara dalam pandangan Soekarno dan Mohammad Natsir

Jaenudin, Jaenudin (2004) Hubungan agama dan negara dalam pandangan Soekarno dan Mohammad Natsir. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (75kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (70kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (73kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (278kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB)
	Text (BAB VI) BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (77kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB)

Abstract

Penelitian ini bertitik tolak dari perdebatan atas hubungan agama dan negara, baik dalam pemikiran politik maupun praktek. Satu sisi sering kali dipandang, bahwa agama dan negara haruslah terpisah, urusan agama untuk agama dan urusan negara untuk negara, keduanya tidak bisa dipersatukan. Namun di sisi lain, ada juga yang berpandangan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara, kedua merupakan satu kesatuan, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia, dalam hal ini Islam juga mengatur tentang negara. Di Indonesia, perbedaan pandangan ini mengemuka antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam, yang masing-masing memiliki juru bicaranya. Adalah Soekarno (1901-1970) yang berdiri dalam kelompok kebangsaan netral agama (nasionalis), serta Mohammad Natsir (1908-1993) dari kelompok Islam, keduanya mewakili dari dua kelompok ideologi yang berseberangan, yaitu Kebangsaan dan Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library reserch), yaitu menelaah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang didasarkan pada sumber-sumber primer, sekunder dan tertier, dengan teknik pengumpul data melalui metode kartografi. Soekarno (1901-1970), merupakan salah satu tokoh sentral dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, ide pergerakan Soekarno senantiasa berpijak pada prinsip kesatuan dan pencampuran (sinkretis) atas ide-ide yang menjadi landasan pergerakan di Indonesia, yaitu Nasionalis, Islamisme, dan Marxisme. Dalam melihat hubungan agama dan negara, terutama Islam, Soekarno berpandangan bahwa Islam memang memiliki cita-cita kenegaraan, tetapi bukan berarti bahwa negara harus berdasarkan Islam. Sebab lainnnya adalah bahwa Islam tidak mungkin sejalan dengan prinsip demokrasi yang mengakui hak-hak minoritas, terutama terhadap orang yang beda agama. Karena itu, Pancasila, sebagai kristalisasi ide-ide Soekarno, merupakan suatu dasar yang dapat dijadikan pijakan bersama antar berbagai kelompok. Adapun Mohammad Natsir (1908-1993) sebagai juru bicara kaum modernis, secara vokal menegaskan bahwa Islam adalah kesatuan antara agama dan negara, karena itu negara haruslah berdasarkan Islam. Islam juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, karena negara yang berdasarkan pada Islam bukan negara teokrasi, Natsir menyebutnya Theistic Democracy. Menurut Natsir, dasar negara hanya memiliki dua pilihan yaitu berdasarkan faham agama (d�nyah) atau faham sekularisme (la d�nyah) tanpa agama (sic.). Menurut Natsir, seharusnyalah negara Indonesia berdasarkan faham agama, yakni Islam. Kedua pandangan ini mencerminkan dua sudut yang berseberangan. Dari sudut pendekatan mereka terhadap Islam, mereka sama-sama berkeyakinan bahwa Islam merupakan ajaran kebenaran, yang menghormati akal dan tidak bertolak belakang dengan kemoderenan. Dalam hal ini, Natsir lebih melihat ajaran Islam adalah holistik, karena itu tidak memisahkan antara agama dan negara, akan tetapi Soekarno berpandangan bahwa Islam membebaskan pemeluknya untuk melakukan ijtihad seluas mungkin, dan karenanya pula Islam tidak mengharuskan bahwa negara harus berdasarkan Islam. Pandangan diametral ini, tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, di antaranya faktor pendidikan, politik serta pengaruh gerakan modernisme Islam.

Actions (login required)

View Item