Analisis terhadap Pelaksanaan PERDA Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol

Amallludin, Gin Gin (2008) Analisis terhadap Pelaksanaan PERDA Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover (3).pdf Download (248kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak (3).pdf Download (602kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi (3).pdf Download (368kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_bab1 (3).pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_bab2fixxx.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB)
	Text (BAB 3) 6_bab3 (4).pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text (BAB 4) 7_bab4 (3).pdf Restricted to Registered users only Download (330kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka (3).pdf Restricted to Registered users only Download (542kB)

Abstract

Sebagai pemerintah daerah, Kabupaten Bandung mempunyai kewajiban untuk mengelola dan mensejahterakan daerah Kabupaten Bandung. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang no 32 tahun 2004 (OTDA) pasal 21 (a) “Daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mempunyai kewenangan untuk mengatur sekaligus mengelola daerahnya yang sesuai dengan asas otonomi daerah yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Sebagai perwujudan dari hal itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung membuat Peraturan Daerah No 3 tahun 2004 tentang “Pelarangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol”. Peraturan Daerah ini mengenai larangan atas semua jenis atau merek minuman beralkohol untuk diedarkan serta digunakan diwilayah hokum Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. Akan tetapi terhadap pelarangan yang ada dalam Peraturan Daerah tersebut dikecuabkan dalam pasal 2 Ayat (3) Perda NO 3 Tahun 2004, yang berisi membolehkan bagi Hotel, Restoran dan Ternpat-Tempat Tertentu Lainnya Yang Mendapat Ijin Bupati.akan tetapi kaidah yang ada dalam pasal 2 Ayat (3) tersebut tidak terlaksana sepenuhnya. Hal ini dikarenakan adanya sejumlah Hotel, Restoran dan Cafe, serrta tempat tertentu lainnya yang tidak mempunyai ijin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pasal 2 Ayat (3) Perda No 3 tahun 2004 dalam kaitannya dengan ijin Bupati, kemudian untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pasal 2 Ayat (3) Perda NO 3 tahun 2004 serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini bertitik tolak Pada Peraturan Daerah (PERDA) nomor 3 tahun 2004 pasal 2 Ayat (#) “Terhadap larangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikecualikan bagi Hotel, Restoran, dan Ternpat-Tempat tertentu Lainnya yang te/ah mendapat ijin Bupati Metode yang diterapkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode “DeskriptifAnalis ”, yaitu metode menggambarkan secara jelas mengenai keberlakuan, kendala-kendala, serta upaya yntuk mengatasi kendala, pada pasal 2 Ayat (3) tahun 2004 Kabupaten Bandung, yang dikaitkan dengan sample penelitian yang di dapatkan serta Peraturan Pemndang-Undangan yang terkait, beserta teori-teori hokum dan pendapat para ahli yang relevan. Dengan demikian keberlakuan pasal 2 Ayat (3) Perda NO 3 tahun 2004 Kabupaten Bandung tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik, adanya sejumlah Hotel, Restoran, dan Cafe, serta tempat tertentu lainnya yang tidak mempunyai ijin, hal ini membuktikan bahwa masih ada tempat yang memperjualkan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin Bupati. Kendala yang dihadapi yaitu waktu proses pembuatan perijinan yang lama, akibatnya pembugtan perijinan menjadi sangat mahal. Dunia usaha menuntut efisiensi dan percepatan waktu. Pemerintahan dalam pelayanannya membutuhkan waktu yang relative lama dalam membuat kebijakannya. Serta kurangnya sosialisasi Perda dari pihak Pemerintah Kabupaten Bandung, yang akibatnya para pengusaha tidak membuat surat ijin.

Actions (login required)

View Item