Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi menurut KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)

Winarno, Wiwin (2008) Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi menurut KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah). Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover (2).pdf Download (242kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak (2).pdf Download (584kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi (2).pdf Download (347kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_bab1 (2).pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_bab2 (2).pdf Restricted to Registered users only Download (13MB)
	Text (BAB 3) 6_bab3 (2).pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text (BAB 4) 7_bab4 (2).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka (2).pdf Restricted to Registered users only Download (806kB)

Abstract

Maraknya pornografi dan pornoaksi saat ini dapat ditemukan dengan mudah tidak hanya di media cetak, elektronik maupun dilingkungan masyarakat. Secara tidak Iangsung berpengaruh terhadap meningkatnya perilaku amoral dikalangan masyarakat, sungguh sangat memprihatmkan dan meresahkan apabila keadaan ini terns berlanjut. Di tengah ambiguitas defmisi dan batasan pornografi dan pornoaksi ini muncul pembenaran terhadap pornografi dan pornoaksi atas nama seni dan estetika makin menunjukkan kompleksitas permasalahan seputar pornografi dan pornoaksi. Maka dari ltu muncul itikad Pemerintah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) sebagai bentuk tanggapan Pemerintah atas kondisi ini. Terlepas dari pro-kontra RUU APP dalam menyikapi maraknya pornografi dan pornoaksi tersebut, sehingga penulis merasa perlu untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis lebih jauh lagi khususnya mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan-batasan, kedudukan hukum dan sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi mi adalah metode analisis isi (content analysis) terhadap KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) / (Al-Qur’an dan Hadis) dan Kitab atau buku-buku lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Analisis ini dilakukan dengan memaparkan pengertian, unsur, batasan, hukum dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah). Data yang ditemukan dalam KUHP menerangkan bahwa tindak pidana pornografi dan pornoaksi terdapat dalam Buku Ketiga BAB VI mengenai pelanggaran kesusilaan dan Buku Kedua BAB XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan di muka umum. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) perbuatan tersebut di kategorikan sebagai sebuah (jarimah) tindak pidana yang akan mendapat sanksi ta’zir sebab perbuatan tersebut dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, sebagaimana dijelaskan dalam al-qur’an salah satunya surah al-Isra’ ayat 15 dan 32 yang menjelaskan, menerangkan, melarang serta memberikan sanksi terhadap perbuatan itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi ini menurut KUHP di kurung, di penjarakan dan atau di denda menurut berat ringannya tindak kejahatan yang dilakukan, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) dikenakan sanksi ta’zir dengan sebab-sebab sebagai berikut : Hukuman ta’zir yang mengenai badan, seperti (hukuman mati dan jilid / dera), hukuman ta’zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti (hukuman penjara dan pengasingan), hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta, seperti (denda, penyitaan / perampasan harta dan penghancuran barang) dan hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri (pemerintah / hakim) demi kemaslahatan umum, seperti (permgatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan dan pengumuman kesalahan secara terbuka).

Actions (login required)

View Item