Tinjauan terhadap ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 Point C tentang kedudukan Isteri yang tidak dapat memberikan keturunan

Amri, Amri (2006) Tinjauan terhadap ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 Point C tentang kedudukan Isteri yang tidak dapat memberikan keturunan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (274kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (560kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (318kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (4MB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (775kB)
	Text 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB)

Abstract

Salah satu perceraian adalah karena salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri jika cacat badan menjadi alasan perceraian, maka prinsip perkawinan yang substansinya membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia lahir bathin harus dimulai dengan kondisi kedua mempelai, karena jika salah satu cacat otomatis rumah tangga tersebut tidak akan kekal. Prinsip perkawinan bertitik tolak pada perjanjian lahir bathin secara bulat bermaksud membangun rumah tangga yang demikian adalah yang memiliki hubungan lahiriyah dan bathiniyah, suami isteri dengan keteguhan dan kesabaran membangun rumah tangga yang harmonis yang tidak saling menjatuhkan bagi kedua belah pihak yang dilengkapi oleh cinta dan kasih sayang. Sebagaimana dalam pasal 01 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Latar belakang dan identifikasi masalah 1). Bagaimana alasan-alasan yuridis terjadinya poligami atau perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 04 Ayat (2) Point c dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Point e dan Pasal 41.2). Bagaimana perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat diberikan kepada isteri yang tidak dapat memberikan keturunan. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif serta menggunakan teknik wawancara, dan studi kepustakaan, yang mengutamakan pendekatan literatur dan analisis yuridis normatif, yang sumber data primemya berupa buku-buku hukum terutama Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah ini. Berdasarkan hasil analisis maka hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa cacat badan yang dimaksud adalah cacat badan setelah terjadinya perkawinan, oleh karena itu kedua mempelai diajukan oleh Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam agar sebelum perkawinan kedua mempelai harus saling mengenal atau bertunangan, agar secara lahiriyah dan bathiniyah tidak mengalami kekecewaan setelah adanya perkawinan, antara prinsip perkawinan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 point e tidak ada pertentangan. Bila isteri dinyatakan terbukti cacat atau berpenyakit, maka suami boleh menceraikannya demikian pula sebaliknya, bahwa suami diperkenankan mengajukan poligami, bila isterinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, sedangkan isterinya hanya dibenarkan mengajukan gugat cerai bila suaminya terbukti sesuai pasal 19 point e.

Actions (login required)

View Item