Analisis terhadap Pasal 4 ayat 2 huruf (a) dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kaitkan dengan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9/1975 Pasal 19 Mengenai Poligami dan alassan Perceraian

Sepriyadi, Andri (2006) Analisis terhadap Pasal 4 ayat 2 huruf (a) dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kaitkan dengan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9/1975 Pasal 19 Mengenai Poligami dan alassan Perceraian. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (242kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (710kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (444kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (6MB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (12MB)
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (626kB)

Abstract

Undang-undang No. 1/1974 Pasal 4 Ayat 2 menyatakan kebolehan suami melakukan poligami. Salah satu alasannya adalah terdapat dalam huruf (a) yakni karena “isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri”. Alasan tersebut belum memberikan kejelasan, sehingga diperlukan melakukan analisa terhadap Pasal 30 tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri. Dengan demikian maksud dari isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya menjadi dua penafsiran, yakni tidak dapat disebabkan oleh cacat badan atau penyakit, tidak dapat dalam arti “tidak mau”. Jika kata tidak dapat dengan sebab penyakit atau cacat badan, terdapat dalam PP. 9/1975 Pasal 19 huruf(e) yang justru bukan poligami melainkan perceraian. Dengan latar belakang masalah tersebut diajukan tiga pertanyaan, yaitu: (1) Bagaimana alasan yuridis dibenarkannya poligami bagi suami berdasarkan UU. NO. 1/1974 dan PP. NO. 9/19757; (2) Bagaimana tindakan hukum yang sesuai dengan UU. NO. 1/1974 yang dapat dilakukan isteri terhadap suaminya yang poligami atau menceraikannya dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya?; (3) Bagaimana relevansi antara UU. NO. 1/1974 Pasal 4 Ayat 2 huruf(a) dengan Pasal 30 dan PP. NO. 9/1975? Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut. Dalam Hukum Islam poligami dibolehkan dengan syarat suami menjalankan keadilan dalam memberi nafkah lahir dan batin. Hal tersebut didasarkan kepada al-Qur’an al Hadits. Dalam UU NO. 1/1974 suami dapat melakukan poligami jika isterinya tidak dapat menjalankan kewajibannya, berpenyakit dan cacat badan yang tidak dapat disembuhkan atau tidak dapat memberikan keturunan. Dengan demikian syarat poligami harus mempertimbangkan keadaan isterinya bahkan harus mendapat persetujuan dari isteri melalui majelis hakim di Pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif terhadap materi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan perkawinan. Pendekatan yang digunakan adalah analisis yuridis. Sumber data primernya adalah Pasal 4 Ayat 2 huruf (a), Pasal 30 UU. NO. 1/1974 dan Pasal 19 PP. NO. 9/1975 huruf (e). Buku Undang-Undang Perkawinan dan PP. NO. 9/1975. Data sekundemya seluruh buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dikumpulkan dengan book survey atau studi kepustakaan. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan analisis isi data yang kemudian disimpulkan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pasal 4 Ayat 2 huruf(a) berkaitan secara fungsional dengan Pasal 30 karena menjelaskan hak dan kewajiban suami isteri. Dengan demikian jika isteri sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka suami dapat melakukan poligami, Sedangkan Pasal 19 Huruf (e) ) PP. NO. 9/1975 berkaitan dalam pemaknaan “tidak dapat”, yakni disebabkan oleh cacat badan atau penyakit, sehingga isteri tidak memiliki kemampuan melayani suaminya, dan jika poligami tidak mendapat persetujuan isteri, maka suami cukup alasan untuk menceraikannya. Isteri dapat melakukan tindakan yuridis,yakni tidak menyetujui suami poligami, menggugat cerai atau melaporkan perihal suaminya kepada atasan tempat suami bekerja. Hubungan antara Pasal 4 Ayat 2 Huruf (a) dengan PP NO. 9/1975 lebih menitikberatkan kepada pemaknaan kalimat, bahwa isteri yang “tidak dapat” menjalankan kewajibannya sama artinya dengan isteri yang sudah tidak fungsional dalam rumah tangga.

Actions (login required)

View Item