Persyaratan khusus dan tambahan bakal calon Kepala Daerah menurut Partai Keadilan Sejahtera

Syafi'i, Abdul Gani (2006) Persyaratan khusus dan tambahan bakal calon Kepala Daerah menurut Partai Keadilan Sejahtera. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (227kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (583kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (406kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (490kB)
	Text 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (534kB)

Abstract

Jabatan Bupati atau Kepala Daerah, sebagaimana diketahui merupakan jabatan publik yang tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menyandangnya. Bupati sebagai lembaga eksekutif dapat menentukan masa depan dan arah roda pemenntahan dan dapat dikatakan bahwa jatuh bangunnya suatu daerah sangat tergantung pada pemimpin Kepala Daerah tersebut. Oieh karena berat tugas atau amanat yang diembannya, maka ditentukanlah syarat-syarat yang sangat ketat yang harus dipenuhi oieh orang-orang yang ingin mencalonkan diri sebagai Bupati. Tujuan penelitian ini adaiah untuk mengetahui landasan-landasan apa saja yang dipakai oieh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sehingga menetukan persyaratan lain di luar UU No. 32 pasal 58. baik landasan yuridis sosiologis maupun syar’i, Tentang keabsahan kepala daerah apabila persyatan yang ditentukan tidak terpenuhi dan bagaimana pula relevansinya prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adaiah adaiah metode deskriptif, adapun teknik metode deskriptif ini meliputi: analisa, survey, dan wawancara. Dalam hal ini menganalisa terhadap Bab III pasal 2 dan 3 dari buku Pedoman Pemilihan Langsung Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dikeluarkan oieh PKS, teknik survey yaitu mencari mformasi yang berhubungan dengan objek yang diteliti dalam hal ini penuiis mengadakan penelitian ke DPP PKS dan DPVV PKS Jawa Barat, teknik wawancara langsung dilakukan dengan pengurus PKS baik di DPP maupun DPVV. Surnber data terdiri dari data primer (pokok) dan data sekunder (pendukung). Adapun surnber data primer adaiah bab III pasal 2 dan 3 yang terdapat dalam buku pedoman Pilkada yang dikeluarkan oieh PKS, serta buku-buku siyasah, sedangkan surnber data sekundernya adaiah pasal 58, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah atau PP No. 6/2005, dan diambil dari buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Data yang ditemukan menunjukkan bahwa persamaan antara persyaratan yang dikeluarkan oieh PKS dengan persyaratan yang ada dalam siyasah dusturiyah yang meliputi harus mempunyai kemampuan dalam mengatur masyarakat dan dalam keadaan kondisi kesehatan yang memungkinkannya bekerja secara optimal. Adapun perbedaannya terletak pada syarat harus benlmu (mujtahid), sedangkan dalam PKS siapa saja boleh asal memiliki kemampuan dalam memimpin masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapat mereka sangat argumentatif jika dikaitkan dengan prinsip siyasah dusturiyah. Keabsahan calon kepala daerah apabila tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan oieh PKS maka tidak lolos secara nonnatif, akan tetapi dalam hal ini PKS memberikan kemudahan yang beiiolak pada prinsip urgensi kepemimpinan itu mesti ada dalam setiap pemerintahan, jadi kendati tidak mcmenuhi seluruh persyaratan mereka bisa saja menyetujui bakal calon kepala daerah dalam keadaan tertentu.

Actions (login required)

View Item