Perlindungan Hukum terhadap masyarakat pengguna Platform Online tentang Perlindungan Data Diri Pengguna menurut Undang - Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Arafat, Zhilal Yadimi (2023) Perlindungan Hukum terhadap masyarakat pengguna Platform Online tentang Perlindungan Data Diri Pengguna menurut Undang - Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (29kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (128kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (138kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (429kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (93kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya laporan kebocoran data pribadi pengguna platform online yang dilakukan Penyelenggara Sistem Elektronik sehingga sangat merugikan pengguna platform online, yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 35 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya tetapi pada kenyataannya masih banyak kasus kebocoran data seperti yang dialami Bank BSI. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi pengguna platform online terhadap kebocoran data dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, mengetahui kendala-kendala hukum dalam pelaksanaannya, serta upaya-upaya hukum yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini berangkat pemikiran bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), dalam menjalankan pemrosesan Data Pribadi harus berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terjaminnya perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, teori hak privasi. Adapun Undang – Undang yang menjadi pisau analisis penulis, yaitu Pasal 35 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data melalui tahapan studi kepustakaan, wawancara, observasi dan dokumentasi. Menggunakan metode analisis data kualitatif. Sumber data yang digunakan (1) sumber data primer yakni hasil wawancara langsung dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika; (2) sumber data sekunder yakni artikel hukum, jurnal hukum dan buku-buku. (1) Bahan hukum primer yang digunakan yakni UUD 1945, KUHPer, UU PDP, UU ITE, UU Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, UUPK. (2) Bahan hukum sekunder yang digunakan yakni penjelasan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan pendapat para ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Perlindungan Hukum bagi Pemilik Data menurut UU PDP adalah Pemilik Data Pribadi berhak atas kerahasiaan, mengajukan pengaduan kebocoran data pribadi, mendapatkan akses data pribadinya, dan berhak meminta pemusnahan data tertentu miliknya dalam sistem elektronik. (2) Tanggung jawab PSE dalam kebocoran data adalah PSE bertanggung jawab untuk mencegah kebocoran data, melindungi keamanan data, pengungkapan data, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan dan penghilangan data pribadi. (3) Kendala dan upaya hukum kepada masyarakat pengguna adalah belum terbentuknya Lembaga khusus serta masih rendahnya kesadaran masyarakat atas Data Pribadinya, Upaya mengajukan pengaduan ke Kominfo serta melakukan sosialisasi mengenai PDP.

Actions (login required)

View Item