Analisis yuridis atas putusan Mahkamah Konstitusi No. 066/PUU-II/2004 tentang Pengujian Pasal 50 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003

Apriyani, Yulia (2006) Analisis yuridis atas putusan Mahkamah Konstitusi No. 066/PUU-II/2004 tentang Pengujian Pasal 50 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (218kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (698kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (542kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB)
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB)
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (779kB)
	Text 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (684kB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 066/PUU-II/2004 telah menghasilkan keputusan yang menyatakan bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui pertimbangan hukum dari para Hakim Konstitusi dalam memutuskan bahwa Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945; (2) untuk mengetahui kaitan antara pembatalan pasal tersebut dengan asas “undang-undang tidak berlaku surut” dilihat dari kajian yuridis; dan (3) untuk mengetahui akibat hukum dari pu- tusan tersebut terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini berangkat dari kerangka pemikiran bahwa pada negara yang berdasarkan atas sistem konstitusi, dikehendaki adanya pembatasan-pembatasan kekuasaan dan terciptanya suatu mekanisme untuk mencegah dilampaui atau dilanggamya batas -batas kekuasaan tersebut. Selain itu, kedua asas tersebut menghendaki pula adanya suatu tertib hukum, yaitu bahwa setiap kaidah (hukjm) harus terkait dan tersusun dalam suatu sistem, hal mana kaidah yang satu tidak boleh bertentangan kaidah yang lain. Mahkamah konstitusi bertugas menjaga agar peraiuran perundang-undangan yang disusun, tidak boleh bertentangan dengan UUD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara pengkiasifikasian, pengkatagorisasian, penafsiran, pencarian hubungan antar data, dan penarikan kesimpulan. Data yang ditemukan menuniukkan bahwa: Periama, Pertimbangan hukum para hakim konstitusi dalam membatalkan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi didasarkan atas pertimbangan kedudukan hukum pemohon (legal standing) dan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945. Dilihat dari kedudukan hukum pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa memang terdapat kerugian hak konstitusional pemohon, sehingga pemohon dinilai memiliki kedudukan hukum. Kemudian dilihat dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat bahwa berdasar- kan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak ada pernbatasan waktu. Kedva, Pembatalan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang sebelum amandemen pertama UUD 1945, dilihat dari kajian yuridis, bertentangan dengan asas “undang-undang tidak berlaku surut”. Ketiga, Dengan pembatalan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. kini Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji seluruh undang undang yang berlaku di Indonesia tanpa batasan waktu. Hal ini meng- akibatkan kekuasaan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat luas, karena tidak diatumya mengenai rationne temporis (keberlakuan waktu) dan rationne materiae (materi pengujian) dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi memiliki kecenderungan menjadi lembaga yang memiliki absolute power dengan kemungkinan untuk membatalkan seluruh produk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif.

Actions (login required)

View Item