Pelaksanaan surat edaran nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian di Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam perspektif Siyasah Dusturiyah

Heldani, Shella Utari (2023) Pelaksanaan surat edaran nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian di Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (96kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (23kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (23kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (345kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (362kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (27kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) | Request a copy

Abstract

Pada bulan Februari tahun 2021 setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), terjadi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati secara sekaligus. Hal ini terjadi karena Bupati OKU meninggal dunia dan Wakil Bupati OKU terjerat kasus korupsi. Maka dengan adanya kekosongan jabatan tersebut Gubernur Sumatera Selatan pada bulan Maret 2021 menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Bupati OKU untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Namun penunjukan tersebut menuai kontroversi karena tidak sesuai dengan Pasal 65 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penunjukan Plh Bupati dapat berimplikasi terhadap ASN yang akan memasuki masa purnabhakti karena tidak dapat mengajukan Hak Progam Pensiun dari Taspen. Penilitian ini dilaksanakan dengan bertujuan untuk mengetahui : 1) kewenangan Gubernur dalam mengangkat Pelaksana Harian (Plh) Bupati Ogan Komering Ulu; 2) mengetahui implikasi terhadap kepentingan pegawai yang akan mengajukan pensiun; 3) mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepemimpinan dalam politik Islam, teori pemerintahan dalam politik Islam, dan teori Siyasah Dusturiyah. Ketiga teori ini digunakan untuk menerangkan pokok permasalahan yang akan dibahas dengan melalui kewenangan seorang pemimpin, kemudian penerapan diskresi pemerintah yang digunakan oleh Gubernur dalam penunjukan Plh Bupati OKU serta tinjauannya diteliti menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun yakni penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis, kemudian menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif yakni pendekatan mengenai ketentuan perundang-undangan, dan dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur literatur yang berkenaan dengan persoalan dan permasalahan yang diteliti. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini : 1) Pemerintah menggunakan kewenangan diskresi dalam mengambil keputusan penunjukan Plh Bupati OKU, hal ini bertujuan untuk menyelamatkan roda pemerintahan agar tidak terjadi stagnansi; 2) Penunjukan Plh Bupati OKU berimplikasi terhadap proses pengajuan Hak Program Pensiun Taspen bagi ASN yang akan memasuki masa purnabhakti, karena SK Pensiun dalam prasyaratan Taspen harus ditandatangani oleh Bupati/Pj Bupati; 3) Berdasarkan tinjauan Siyasah Dusturiyah Penunjukan Plh Bupati OKU didasari karena keadaan darurat, namun dalam pengambilan keputusan tersebut agar tidak dilakukan dalam waktu berkepanjangan karena menyangkut kemaslahatan umat.

Actions (login required)

View Item