Penerapan pasal 3 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penyelesaian kredit macet pada Bank Badan Usaha Milik Negara

Utami, Mutia Hadjar (2023) Penerapan pasal 3 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penyelesaian kredit macet pada Bank Badan Usaha Milik Negara. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (17kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (53kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTARISI.pdf Download (60kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB1.pdf Download (259kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB2.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB3.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB4.pdf Restricted to Registered users only Download (70kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTARPUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (67kB) | Request a copy

Abstract

Kerugian keuangan Badan Usaha Miliki Negara dianggap kerugian Negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dalam pandangan lain hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana harta pemilik saham terpisah dari harta suatu badan. Penentuan kerugian keuangan negara harus berprinsip pada fudiciary duty yaitu menentukan sebab risiko kerugian dan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul Penerapan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Badan Usaha Milik Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) konsep kerugian negara menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi; (2) mengetahui penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Koruspi Terhadap Kredit Macet yang terjadi di Bank milik Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka dan penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bandung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) konsep kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majure). Penentuan keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara dapat dilihat dari risiko bisnis yang berdasar pada aktivitas keuangan yang dilakukan direksi ataupun orang yang bersangkutan dengan BUMN. (2) Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Koruspi Terhadap Kredit Macet yang terjadi di Bank milik Badan Usaha Milik Negara pada Putusan Pengadilan Nomor: 84/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Bdg dan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg. telah sesuai sebagaimana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan putusan hakim telah sesuai dengan pertimbangan yuridis, sosiologis maupun filosifis dan dalam mnentukan kerugian keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dianalisis terlebih dahulu apakah kerugian tersebut termasuk dalam kerugian akibat risiko usaha atau disebabkan tindak pidana korupsi.

Actions (login required)

View Item