Kedudukan hukum dan fungsi surat edaran Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia

Maninggesa, Suwardi (2023) Kedudukan hukum dan fungsi surat edaran Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (112kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (348kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (449kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (474kB)
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB)

Abstract

Surat Edaran yang diterbitkan oleh KPU terkadang menimbulkan polemik ketidakpastian hukum dan dikhawatirkan melampaui kewenangan karena mengesampingkan norma peraturan perundang-undangan dan membuat norma baru sehingga membingungkan penyelenggara Pemilihan di tingkat bawah khususnya di tingkat KPU Kabupaten/Kota. Secara aturan tidak sesuai, namun di sisi lain ini adalah perintah penyelenggara Pemilihan di tingkat lebih atas. Padahal dalam menerbitkan surat edaran ada aturan mainnya yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pemerintahan. Berdasarkan beberapa surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU, telah memberikan peluang kepada PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan melebihi batas waktu atau mengesampingkan aturan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Tujuan Penelitian Tesis ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum surat edaran dalam system perundang-undangan di Indonesia, fungsi surat edaran komisi pemilihan umum, dan mengentahui upaya meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka menghadapi pemilu. Penelitian ini berangkat dari pemikiran teori negara hukum, teori system hukum dan penjenjangan hukum, Adapun penelitian ini berjenis kualitatif sedangkan metode yang digunakan ialah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatis teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Surat Edaran tidak juga dikategorikan sebagai peraturan perundang undangan, bukan juga suatu norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga Surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan menteri, apalagi peraturan berhierarki lainnya. Sehingga di dalam Surat edaran, sebagaimana kita ketahui dari dasar pembentukan kebijakan di atas, dan untuk memperjelas makna dari kebijakan yang dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, jelas dan seharusnya di dalam Surat Edaran tidak memiliki sanksi; Surat Edaran memiliki fungsi sebagai perintah pejabat tertentu kepada orang di bawahnya yang tidak memerlukan dasar hukum karena dikeluarkan semata mata berdasarkan kewenangan bebas yang perlu diperhatikan beberapa faktor yaitu hanya diterbitkan karena keadaan mendesak, terdapat peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan, substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moril dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik; Dalam sistem hukum Pancasila bahwa negara hukum memadukan secara harmonis unsur-unsur baik dari rechtstaat (kepastian hukum) dan the rule of law (keadilan substansial). Di dalam konsepsi ini prinsip rechtstaat dan the rule of law tidak diposisikan sebagai dua konsepsi yang bersifat alternatif atau kompilatif yang penerapannya bisa dipilih berdasar selera sepihak, melainkan sebagai konsepsi yang kumulatif sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan Norma-norma hukum yang bersifat mengatur (regeling) dengan isi norma yang bersifat umum dan abstrak (general and abstract norms) itu dituangkan dalam bentuk tertulis tertentu yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Disebut peraturan (regels) karena produk hukum tersebut memang merupakan hasil atau “outcome” dari suatu rangkaian aktifitas pengaturan (regeling).

Actions (login required)

View Item