Peningkatan perkara permohonan Isbat nikah di Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2019

Busiri, Mahdad (2023) Peningkatan perkara permohonan Isbat nikah di Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2019. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (50kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (12kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (127kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (278kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (86kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (83kB) | Request a copy

Abstract

Isbat Nikah merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Namun kebijakan tersebut berdampak pada banyaknya masyarakat yang lebih memilih Isbat Nikah dalam melegalkan perkawinannya dari pada mencatatkan perkawinan mereka secara langsung ke KUA. Seperti halnya di PA Ngamprah pada tahun 2019 terjadi peningkatan pengajuan perkara Isbat Nikah yang mencapai 640 Perkara bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 61 Perkara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi adanya peningkatan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah pada tahun 2019. untuk mengetahui alasan dari perkara Isbat Nikah yang diajukan ke PA Ngamprah, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ngamprah dalam menetapkan perkara permohonan isbat nikah pada tahun 2019. Kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa pencatatan perkawinan sangat penting, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian sebagaimana pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ngamprah dan sumber data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan faktor yang melatarbelakangi adanya peningkatan perkara Isbat Nikah di PA Ngamprah pada tahun 2019 adalah aktifnya pemerintahan setempat dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sehingga masyarakat tersadarkan dan mengajukan isbat nikah, adanya layanan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu, dan baru berdirinya PA Ngamprah pada tahun 2018 yang diresmikan pada 5 November 2018. Adapun alasan dari perkara Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Ngamprah Pada tahun 2019 rata-rata alasannya ingin mempunyai Akta Nikah, Dikarenakan awal pernikahannya dilakukan dengan nikah siri. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e adalah dasar bagi pasangan yang telah melakukan nikah siri untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama setempat. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah adalah pertimbangan terhadap terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, syarat-syarat yang berkorelasi dengan hukum negara. Dan pertimbangan keadilan masyarakat, dimana melihat dampak baik dari apa yang akan ditetapkan.

Actions (login required)

View Item