Penerapan sanksi bagi para penunggak dari total Pinjaman Dilembaga Ekonomi Tidung Sejahtera Pulau Tidung Kabupaten Kepulauan Serib

Ramdan, Ramdan (2007) Penerapan sanksi bagi para penunggak dari total Pinjaman Dilembaga Ekonomi Tidung Sejahtera Pulau Tidung Kabupaten Kepulauan Serib. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (242kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (603kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (373kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_bab1.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text (BAB 3) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text (BAB 4) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (491kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (393kB)

Abstract

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan suatu badan yang didirikan sebagai sarat digulirkannya dana LETS kepada masyarakat yang terbentuk dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dana tersebut diberikan oleh BKM kepada setiap KSM berupa dana pinjaman yang harus dikembalikan lagi. Namun dalam memberikan pinjamannya itu tidak selalu sejalan dengan maksud dan tujuan atau hukum dalam mengadakan akad pinjaman. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan sanksi bagi para penunggak, faktor penunjang dan penghambat diterapkannya sanksi bagi para penunggak, relevansinya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Penelitian ini didasarkan kepada pemikiran bahwa persoalan pinjaman merupakan perkara yang mengandung resiko tinggi dan dibutuhkan penanganan yang teliti. Pembiayaan bermasalah merupakan masalah yang disebabkan kelemahan dalam penanganannya di samping debitur yang tidak disiplin, kegagalan usaha dan penyimpangan debitur dalam penggunaan pembiayaan. Upaya penyelesaian yang di tempuh melalui proses sanksi yang diterapkan oleh LETS. Upaya lainnya adalah penanganan masa akhir pembayaran melalui jalur hukum. Penelitian ini ditempuh dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengungkapkan permasaahan pelaksanaan sanksi bagi para penunggak di LETS, faktor penunjang dan penghambat di terapkannya sanksi, relevansinya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Data-data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan sanksi yang diterapkan di LETS disebabkan karena penundaan pembayaran yang di lakukan peminjam terhadap LETS sehingga keuangan LETS tidak berjalan dengan lancar yang mengakibatkan kredit macet, karena ada faktor tertentu yang menyebabkan mereka melakukan penundaan pembayaran atau menunggak diantaranya yaitu faktor ekonomi mereka yang masih lemah serta hasil usaha yang pas-pasan sehingga tidak dapat mengembalikan uang yang mereka pinjamkan tersebut. Faktor penunjang diterapkannya sanksi yaitu adanya kesepakatan diantara masyarakat untuk memajukan LETS tersebut hingga tercapainya sebuah tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Adapun faktor penghambatnya yaitu karena kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai peminjam. Relevansinya dengan fiqh muamalah bahwa pelaksanaan sanksi yang Di terapkan sangat sesuai dengan nilai-nilai agama dimana sanksi ini tidak begitu memberatkan bagi si peminjam karena di dalamnya dilakukan upaya tasamuh/toleransi terhadap masing-masing pihak. Di samping itu langkah hukum merupakan upaya terakhir atas kewajiban membayar dan melunasi hutangnya yang harus dilakukan debitur. Maka penerapan sanksi yang dilakukan LETS terhadap para penunggak sangat relavan dengan pola yang diajarkan oleh Al-Qur’an dan Al-Hadits.

Actions (login required)

View Item