Penerapan bagi hasil dalam pengelolaan cicilan utang kopkarpos Spp Bandung

Husna, Arina (2007) Penerapan bagi hasil dalam pengelolaan cicilan utang kopkarpos Spp Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (220kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (777kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (309kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (830kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (501kB)

Abstract

Sejak tahun 2005 antara Kopkarpos dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI)terikat kerjasama dalam penyaluran pembiayaan kepada anggota Kopkarpos dan pengelolaan cicilan utangnya. Keuntungan bagi kedua pihak diperoleh dengan pola bagi hasil dari margin keuntungan (revenue) pembiayaan tersebut. Namun demikian, dari tiga tahap pembiayaan yang dilaksanakan, besaran bagi hasil antara BMI dan Kopkarpos berbeda, yaitu dari pembiayaan tahap pertama sebesar86,21%(BMI)dan 13,79 (Kopkarpos), sedangkan dari pembiayaan tahap kedua & ketiga sebesar 94,92 %(BMI) dan 5,08 % (Kopkarpos). Penentuan bagi hasil tersebut diduga berkaitan dengan pertimbangan tertentu.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dan pola bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan cicilan utang di Kopkarpos, prinsip dan ketentuar, bagi hasilnya, serta analisis terhadap penerapan bagi hasil tersebut dalam prespektif fiqh muamalah.Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa kerjasama merupakan kegiatan muamalah yang dianjurkan dalam Islam. Hal itu bersumber pada Al-Qur'an dan al-Hadits, yang selanjutnya dilakukan ijtihad oleh ahli-ahli hukum (fuqaha) dan diimplemcntasikan dalam kcragaman lembaga ekonomi. Masalah muamalah dalam Hukum Islam bersitat fleksibel,hanya memberikan ketentuan-ketentuan umum, namun dalam teknik operasionalnya tidak dijelaskan secara rinci. Sekalipun demikian, aktivitas muamalah harus berdasarkan pada asas-asas tertentu dan berotientassi pada kemaslahatan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi , wawancara,& studi dokumentasi, baik dari sumber primer maupun sekunder, lalu dikelompokkan sesuai jenis data,kemudian dianalisis dengan cara menghubungkan antar-data untuk mendapatkan kesimpulan.Berdasarkan data yang ditemukan, diperoleh kesimpulan bahwa bag' hasil dalam kerjasama pengelolaan cicilan utang antara BMI dengan Kopkarpos SPP Bandung dilata^belakangi oleh adanya penyaluran pembiayaan dari BMI. Hal itu telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam kerjasama bagi hasil, yang meliputi adanya akad, para pihak yang bekerjasama, permodalan, pekerjaan, serta adanya pembagian keuntungan dan kerugian. Pola bagi hasil ditentukan oleh BMI dan disetujui oleh Kopkarpos. Prinsip-prinsip yang dijadikan pertimbangan dalam menetapkan pola bagi hasil antara BMI dengan Kopkarpos adalah prinsip keterbukaan dan prinsip proporsional. Prinsip keterbukaan diwujudkan dalam penyampaian pola bagi hasil dalam Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan oleh BMI kepada Kopkarpos, untuk disetujui atau tidak. Sedangkan prinsip proporsional diwujudkan dalam bentuk pembagian keuntungan yang seimbang dengan besarnya resiko yang dihadapi. Setelah dianalisis, dilihat dari akadnya, kerjasama antara BMI dengan Kopkarpos sejalan dengan ketentuan dalam Hukum Islam yg menekankan agar dilaksanakan secara tertulis, sejalan dengan kaidah bahwa “menolak kemafsadatan didahulukan daripada mcraih kemaslahatan”. Dilihat dari para pihak yang bekerjasama, tampak telah memenuhr syarat dan kelayakan dalam ketentuan mudlarabah,dimana BMI berkedudukan sebagai shahibul mal dan Kopkarpos sebagai mudlarib. Dari segi permodalan, adanya pengeluaran dana pembiayaan oleh BMI, dan adanya jumlah anggota/nasabah serta dana operasional proses pembiayaan dan pengelolaan cicilan utang yang disediakan oleh Kopkarpos. Dilihat dari sisi pekerjaan, kedua pihak secara jelas memiliki tugas yang diikat dengan hak dan kewajiban masing-masing Sedangkan dari segi keuntungan yang ditetapkan untuk kedua pihak sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam yang menekankan pada bentuk prosentase, bukan dengan nominal. Penentuan bagi hasil dari margin keuntungan untuk BMI dan Kopkarpos yang didasarkan pada prinsip keterbukaan dan prinsip proporsional, sejalan pula dengan asas labadul al-manafi\ antarad!in, dan ‘adam al-gharar.

Actions (login required)

View Item