Legalitas kewenangan Pengadilan Agama dalam eksekusi dan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah berdasarkan Perma nomor 14 tahun 2016

Heriansyah, Deni (2023) Legalitas kewenangan Pengadilan Agama dalam eksekusi dan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah berdasarkan Perma nomor 14 tahun 2016. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (78kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (53kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (308kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (510kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (60kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB) | Request a copy

Abstract

Peraturan Perundang-undangan telah menetapkan dua jenis opsi hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu penyelesaian secara litigasi di pengadilan agama dan penyelesaian non litigasi di badan arbitrase syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah non litigasi di badan arbitrase syariah tidak sepenuhnya mandiri sebab pada akhirnya tetap membutuhkan lembaga peradilan. Pihak berkepentingan yang ingin mengeksekusi putusan badan arbitrase syariah atau hendak membatalkannya harus mengajukan hal tersebut ke pengadilan. Dua lembaga pengadilan yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku adalah pengadilan agama dan pengadilan negeri, sehingga dalam hal ini terjadi dualisme kewenangan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dari legalitas kewenangan pengadilan agama dalam eksekusi dan pembatalan putusan badan arbitrase syariah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Pendekatan penelitian yang diterapkan berjenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan jalan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Simpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa kepastian hukum dari legalitas kewenangan pengadilan agama dalam eksekusi dan pembatalan putusan badan arbitrase syariah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tersebut memiliki legitimasi yuridis yang kuat berdasarkan perspektif tiga teori hukum, yaitu teori negara hukum, teori kewenangan absolut pengadilan agama, dan teori kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item