Relevansi sanksi tindak Pidana Human Trafficking menurut Undang-Undang no. 21 tahun 2007 pasal 2 ayat 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Purnamasari, Sintia (2023) Relevansi sanksi tindak Pidana Human Trafficking menurut Undang-Undang no. 21 tahun 2007 pasal 2 ayat 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_COVER.pdf Download (82kB) | Preview
Preview	Text 2_ABSTRAK.pdf Download (209kB) | Preview
Preview	Text 3_DAFTARISI.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text 4_BAB1.pdf Download (362kB) | Preview
	Text 5_BAB2.pdf Restricted to Registered users only Download (390kB) | Request a copy
	Text 6_BAB3.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB) | Request a copy
	Text 7_BAB4.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB) | Request a copy
	Text 8_DAFTARPUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB) | Request a copy

Abstract

Kejahatan yang berkaitan erat dengan penyalahgunaan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kejahatan besar salah satu contoh yang sering terjadi yaitu perdagangan orang atau perdangan manusia (Human trafficking). Kejahatan perdagangan manusia berupa kejahatan yang merusak hak asasi manusia seperti hak atas kebebasan, hak untuk mendapatkan martabat dan kesejahteraan bagi diri sendiri. Dalam kasus perkara nomor 134/Pid.Sus/2016/PT.KPG terjadi mengenai kasus perdagangan orang atau human trafficking terdakwa bernama Agnes Fouk kembali kekampungnya ke Atambua untuk mencari anak-anak yang mau bekerja ke Jakarta dengan menjanjikan kepada orangtua anak-anak tersebut dengan uang pinang sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tujuan penelitian untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana Human trafficking atau perdagangan orang dalam hukum pidana islam Tujuan penelitian untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana Human trafficking atau perdagangan orang dalam hukum pidana islam dan untuk mengetahui relevansi sanksi tindak pidana Human trafficking atau perdagangan orang dalam Pengadilan Tinggi Kupang kasus perkara nomor 134/Pid.Sus/2016/PT.KPG dengan hukum pidana islam. Kerangka pemikiran digunakan penulis dalam penelitian ini ialah bersumber dari Al-qur’an , hadits, dan Ijma yang tidak lepas dari kajian hukum pidana islam tentang perdagangan orang dan peraturan perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 ayat 1. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif, content analysis (analisis data), yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu dokumen atau data yang bersifat normative yang ada hubungannya mengenai analisis, sehingga menghasilkan metode deduksi untuk mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat khusus. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Human trafficking dalam hukum pidana Islam belum ada ketentuan yang mengatur mengenai sanksinya sehingga human trafficking masuk kedalam jarimah ta’zir yang dalam ketentuannya yang memberikan putusan berdasarkan ijtihad dari ulil amri (hakim). Sedangkan relevansi kasus perdagangan orang atau human trafficking dalam kasus kasus perkara nomor 134/Pid.Sus/2016/PT.KPG dengan hukum pidana islam memiliki kesamaan yaitu hukum pidana Indonesia dalam menjatuhkan hukuman seseorang yang melakukan kejahatan harus memenuhi unsur-unsur kejahatan sama juga dengan hukum pidana Islam dan dalam hukum pidana Islam tindak human trafficking termasuk kedalam jarimah ta’zir yang memberikan hukuman yaitu berdasarkan ijtihad dan keputusan ulil azmi (Hakim) yaitu untuk memberikan pencegahan, pembelajaran, dan tidak mengulangi perbuatan tersebut bagi pelaku tindak pidana.

Actions (login required)

View Item