Perkawinan Masal Di Masyarakat Lapisan Kelas Bawah Di Desa Maleber Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjijr

Mahmud Sanjaya, Asep (2009) Perkawinan Masal Di Masyarakat Lapisan Kelas Bawah Di Desa Maleber Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjijr. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (221kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (607kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (282kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (496kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB)

Abstract

Perkawinan adalah perbuatan suci yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia yang tidak mengenal lapisan mana manusia itu berasal. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting, walaupun menurut hukum Islam dianggap sah tanpa adanya pencatatan jika telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan adanya pencatatan tersebut, suatu perkawinan mempunyai kepastian hukum dan menjadi jelas bagi yang bersangkutan dalam masyarakat, terutama sebagai bukti tertulis. Sekahan sudah di atur tapi masih banyak di masyarakat kelas bawah yang ingin melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka di Maleber Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur di adakan pemikahan masal, yang di selenggarakan atas kerjasama antara Kantor Urusan Agama dalam hal ini KUA dan pihak pemerintah yaitu Departemen SosiaL. Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkawinan masal dapat membantu merealisasikan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal pencatatan nikah.Mengetahui manfa'at dari adanya perkawinan masal bagi masyarakat kelas bawah terhadap sahnya perkawinan mereka menurut undang-undang perkawinan. Penelitian ini bertolak pemikiran bahwa dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan nya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan di atas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini dapat dipahami bahwa perkawinan itu sah dilaksanakan menurut hukum agama yang menjadi anutannya di samping itu dicatat oleh pegawai pemerintah. Meskipun Islam tidak mengatur masalah pencatatan. Tetapi Islam tidak menolak adanya hal tersebut, yang fungsinya tak lebih hanya sebagai instrumen dan sebuah pembuktian yang mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dapat di pertanggungjawabkan di hadapan hukum. Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Dengan metode tersebut akan dipaparkan permasalahan penelitian, yaitu mengenai perkawinan masal dapat membantu merealisasikan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal pencatatan nikah.Mengetahui manfa'at dari adanya perkawinan masal bagi masyarakat kelas bawah terhadap sahnya perkawinan mereka menurut undang-undang perkawinan. Dari data yang di temukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah dalam rangka membantu masyarakat kelas bawah yang mempunyai penghasilan dan pendidikan yang rendah dalam mewujudkan perkawinan yang sesuai dengan hukum agama dan hukum positif menghapus perkawinan di bawah tangan, dengan cara membebaskan biaya nikah atau biaya administratif. Hal ini merupakan realisasi dari pelaksanaan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975.

Actions (login required)

View Item