Penetapan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Di Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (Lkms) Mitrass Ujungberung Bandung

Hamdani, Hamdani (2009) Penetapan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Di Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (Lkms) Mitrass Ujungberung Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (225kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (467kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTARISI.pdf Download (555kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB2.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text (BAB III) 6_BAB3.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text (BAB IV) 7_BAB4.pdf Restricted to Registered users only Download (502kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTARPUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (429kB)

Abstract

Prinsip bagi hasil adalah suatu prinsip yang meliputi tata keija pembagianbagi hasil antara pemodal dan pengelola dana. Pembagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian atau prosentase. Pada kenyataannya LKMS Mitrass menentukan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah bukan dengan prosentase tapi sudah ditentukan besaran jumlah nominalnya dari modal yang di investasikan kepada nasabah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penentuan bagi hasil yang dilakukan LKMS Mitrass dengan nasabah dalam Akad musyarakah serta untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem penentuan bagi hasil dalam akad musyarakah antara LKMS Mitrass dan nasabah Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni memaparkan data secara apa adanya tanpa menambah atau menguranginya. Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif yang merujuk kepada berbagai dokumen dan hasil wawancara dengan pihak LKMS Mitrass.. Sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah Wawancara, yaitu wawancara dengan pihak LKMS Mitrass Ujungberung Bandung. Sumber lainnya penulis peroleh dari Referensi yang mendukung terhadap penelitian ini. Tekhnik pengumpulan data di peroleh dengan Pengamatan atau survey ke lokasi penelitian dan wawancara dengan informan dari pihak LKMS Mitrass. Dari data yang penulis peroleh lalu di analisis dan di ambil kesimpulannya. Penetapan bagi hasil dalam akad musyarakah yang terjadi antara pihak Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (LKMS) Mitrass dengan nasabah, yaitu LKMS Mitrass sebagai pemilik modal menginvestasikan modalnya kepada nasabah dan nasabah sebagai pengguna investasi menggunakan investasi tersebut untuk tujuan usaha atau tambahan modal. Dalam akadnya di sepakati bagi hasil yang menjadi hak LKMS Mitrass yang sudah ditentukan besaran jumlah nominalnya, misalanya Rp 2000,- (dua ribu) rupiah perhari/bulan/tahun dari modal yang di investasikan LKMS Mitrass. Penetapan bagi hasil yang yang sudah di tentukan besaran jumlah nominalnya dan tertulis dalam Perjanjian Bagi Hasil dan Pengakuan Hutang antara pihak LKMS Mitrass dengan nasabah ada hal yang menjadi kontradiktif dengan pendapat para Ulama Fiqh. berdasarkan konsep fiqh muamalah yang di namakan pembagian atau penetapan bagi hasil dalam akad musyarakah tidak dapat dipastikan berapa besaran jumlah nominal, karena dalam hasil usaha yang di dapat belum pasti berapa keuntungan yang didapat. Sehingga dengan demikian perjanjian bagi hasil yang terjadi antara pihak LKMS Mitrass dengan nasabah bertolak belakang dengan konsep fiqh muamalah serta terjadi perubahan jenis atau karakter akad, dari jenis akad Natural Uncertainty Contract (NUC) menjadi jenis akad Natural Certainty Contract (NCC) yang berarti terlarang dalam islam dan dikategorikan riba.

Actions (login required)

View Item