Pelaksanaan pemekaran Kecamatan Tanjungsari sebelum dan sesudah pemekaran berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Rohman, Abdul (2009) Pelaksanaan pemekaran Kecamatan Tanjungsari sebelum dan sesudah pemekaran berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (228kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (651kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTARISI.pdf Download (440kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB1.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB2.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text (BAB III) 6_BAB3.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)
	Text (BAB IV) 7_BAB4.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTARPUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB)

Abstract

Pemekaran Kecamatan Tanjungsari merupakan sal ah satu wujud dari pennyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Sumedang, Pemekaran kecamatan ini di laksanakan berdasarkan aspirasi dari masyarakat Kecamatan tersebut untuk membagi wilayahnya menjadi 3 kecamatan, yaitu Tanjungsari, Sukasari dan Pamulihan. Pemekaran Kecamatan Tanjungsari hams memenuhi ketentuan Pasal 5 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu syarat administratif, teknis, dan kewilayahan. Selain itu, Peraturan Daerah Kab.Sumedang No. 51 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan sebagai produk hukum daerah Kabupaten Sumedang. Sebelum dan sesudah pemekaran timbul dampak positif dan negatif terhadap kecamatan-kecamatan yang terbentuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pemekaran wilayah Kecamatan Tanjungsari sebelum dan sesudah Pemekaran r berdasarkan Pasal 5 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta bagaimana dampak positif dan dampak negatif, sebelum dan sesudah pemekaran Kecamatan Tanjungsari di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini di lakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Data di peroieh dari penelitian kepustakaan, dan di dukung oleh penelitian lapangan, selanjut nya analisis data kualitatif. Penelitian ini di lakukan di Sumedang, dengan mengambil tempat di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Pelaksanaan pemekaran Kecamatan Tanjungsari sebelum dan sesudah pemekaran berdasarkan Pasal 5 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan Tanjungsari menampung aspirasi dari masyarakat, meminta persetujuan DPRD dan Bupati Kabupaten Sumedang, DPRD Provinsi dan Gubemur Jawa Barat, serta rekomendasi Mendagri. Sesudah pemekaran, Kecamatan ini membangun pasilitas-pasilitas umum, serta menempatkan Desa Jatisari sebagai ibu kota pemerintahan kecamatan. Dampak positif pemekaran Kecamatan Tanjungsari adalah sebelum pemekaran wilayahnya terlalu luas sehingga daerah pelosok tidak terlalu terperhatikan, sesudah pemekaran adanya penyempitan wilayah sehingga pelayanan publik dilaksanakan secara optimal. Dampak negatifnya adalah adanya pengurangan aset daerah karena di bagikan kepada tiga wilayah, yaitu Kecamatan Tanjungsari, Sukasari, dan Pamulihan, serta timbul nya konfllik batas wilayah, tetapi dapat diselesaikan dengan Perda Kab.Sumedang No. 51 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kecamatan. Simpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemekaran wilayah < Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang telah memenuhi ketentuan dari Pasal 5 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, meskipun sebelum dan sesudah pemekaran terdapat perkembangan yang positif terhadap administratif pemerintahan, ada pula dampak negatif terhadap penurunan investasi dan pelepasan wilayah yang menjadi andalan kecamatan tersebut.

Actions (login required)

View Item