Sanksi tindak pidana persetubuhan antara suami dengan sepupu istri dalam putusan nomor 161/Pid.B/2020/PN Bdw perspektif hukum pidana Islam

Agustina, Tri Ajeung (2023) Sanksi tindak pidana persetubuhan antara suami dengan sepupu istri dalam putusan nomor 161/Pid.B/2020/PN Bdw perspektif hukum pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (232kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (422kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (659kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB) | Request a copy

Abstract

Pada putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bdw terdapat kasus persetubuhan di luar pernikahan sah yang mengakibatkan kehamilan dan kelahiran anak laki-laki. Hukuman yang dijatuhkan terhadap Hendri Sasmita Bin Jito (Alm) dan Titik Rukkayah Binti Sadi yaitu hukuman penjara berdasarkan pasal 284 KUHP, dengan penjara selama 5 (lima) bulan terhadap Hendri Sasmita Bin Jito (Alm), dan terhadap Titik Rukkayah Binti Sadi dijatuhi sanksi penjara selama 6 (enam) bulan. Sementara dalam Hukum Pidana Islam, zina termasuk jarimah hudud yang sanksinya dilihat berdasarkan status pelaku. Bagi ghairu muhsan (belum menikah) sanksinya dicambuk/dera, dan muhsan (sudah menikah) dirajam sanksinya dirajam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk: 1. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam menentukan putusan perkara Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bdw. 2. Untuk mengetahui sanksi dalam putusan perkara Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bdw menurut Hukum Pidana Islam. 3. Untuk mengetahui dampak dan solusi Hukum dari putusan perkara Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bdw. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggabungkan teori-teori yang berbeda, yaitu teori gabungan dan konsep Maqashid al-Syari'ah, dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks pemeliharaan keturunan. Melalui teori gabungan, proses penetapan Hukum dalam tindak pidana dapat lebih terikat dan menjaga agar tidak terjadi kemudharatan yang meresahkan masyarakat, melanggar norma kesusilaan dan Agama, serta merugikan keluarga. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber primer merujuk pada data penelitian yang berasal langsung dari topik yang sedang diteliti Undang-undang, Al-Quran dan Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bdw sebagai contoh konkret kasus yang diamati. Sumber data sekunder meliputi KUHP, literatur, buku, tulisan, artikel, atau bahan bacaan lain yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan bersalah atas perzinahan. Sanksi zina yang berdasarkan Hukum pidana Islam adalah Terdakwa I dikenai sanksi muhsan (dirajam) dan Terdakwa II dikenai sanksi ghairu muhsan (dera/cambuk). Putusan ini memiliki dampak signifikan, termasuk pada Hukuman, catatan pidana, status perkawinan yang tidak sah, dan dampak psikologis serta sosial pada keluarga Terdakwa. Solusi Hukum seperti pendidikan Hukum, perlindungan hak anak, rehabilitasi, dan pengawasan selama Hukuman perlu diterapkan untuk menjaga keadilan dan mencegah pengulangan pelanggaran di masa depan.

Actions (login required)

View Item