Peran Aparatur Desa dalam menerapkan asas transparansi pada pembangunan infrastruktur di Desa Mekarjaya Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perspektif Siyasah Dusturiyah

Faizani, Fina (2023) Peran Aparatur Desa dalam menerapkan asas transparansi pada pembangunan infrastruktur di Desa Mekarjaya Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perspektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (140kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (206kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (404kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (346kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (348kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya beberapa kendala yang terjadi di Desa Mekarjaya dalam melaksanakan kebijakan asas transparansi Pembangunan infrastruktur yakni pemahaman SDM di Desa Mekarjaya Mengenai Pembangunan infrasturktur dan dalam keterbukaan laporan ataupun arsip pelaksanaan belum optimal. Dalam konteks pembangunan infrastruktur di Desa Mekarjaya, masalah terkait asas transparansi berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam proses pembangunan desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) Kebijakan aparatur desa dalam menerapkan asas transparansi pembangunan di Desa Mekarjaya Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta; 2) Hambatan kebijakan aparatur desa dalam menerapkan asas transparansi pembangunan di Desa Mekarjaya Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta;; 3) Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan, hambatan, solusi aparatur desa dalam menerapkan asas transparansi pembangunan di Desa Mekarjaya Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Teori Peranan Pemerintah yakni teori yang menganalisa fungsi dan peran pemerintah dalam mewujudkan good governance. 2) Teori Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. 3) Teori Siyasah Dusturiyah pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi prinsi-prinsip agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan teknik pendekatan yuridis Empiris dan metode deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan data primer dan data skunder. Tekenik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta mencari sumber-sumber tertulis yang berkenaan dengan judul yang diambil peneliti. Hasil dari penelitian ini yakni: 1) Kebijakan aparatur Desa Mekarjaya dalam menerapkan asas transparansi pembangunan infrastruktur kebijakannya sudah sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni dengan musyawarah RPJMDES dan laporan serta baliho rincian pembangunan infrastruktur. 2) Hambatan penerapan asas transparansi dalam kebijakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mekarjaya yakni dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal dikarenakan kurangnya SDM aparatur desa dan Faktor eksternal yakni kurang partisipasi masyarakat dan rendahnya edukasi regulasi mengenai pembangunan infrastruktur. 3) Perspektif siyasah dusturiyah mengenai kebijakan, hambatan, dan solusi penerapan asas transparansi dalam pembangunan infrastruktur di Desa Mekarjaya belum maksimal semua sesuai dengan hukum islam. Hal ini kebijakannya sudah sesuai, meskipun dalam pelaksanaanya masih terdapat kendala salah satunya kurangnya SDM aparatur desa dan partisipasi masyarakat, namun dari kebijakan dan rencananya sesuai siyasah dusturiyah. Maka dalam hal ini, solusi untuk menerapkan sesuai nilai islam termasuk siyasah dusturiyah, maka harus menerapkan prinsip kedaulatan, keadilan dan amar ma’ruf nahi munkar.

Actions (login required)

View Item