Tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menetapkan Peraturan Desa Berdasarkan Permendagri nomor 110 tahun 2016 mengenai Badan Permusyawaratan Desa : Studi di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Rahayu, Juliani Nenden (2023) Tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menetapkan Peraturan Desa Berdasarkan Permendagri nomor 110 tahun 2016 mengenai Badan Permusyawaratan Desa : Studi di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (79kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (56kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (132kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (372kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (624kB)
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (58kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB)

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan Desa yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Untuk memberikan kepastian hukum maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD. Dalam Pasal 31 huruf (a) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 BPD mempunyai fungsi yakni membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Pada kenyataannya tugas dan fungsi BPD Desa Cileunyi Kulon sebagai legislator Peraturan Desa kurang berjalan secara maksimal. Dalam merancang peraturan desa cenderung hanya merancang kembali peraturan desa dari tahun sebelumnya, penyampaian aspirasi masyarakat diwakilkan oleh tokoh masyarakat yang menyebabkan penurunan penetapan perdes. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) Aspirasi Masyarakat dalam ikut serta mendukung Tugas dan Fungsi BPD dalam merumuskan dan menetapkan peraturan Desa di Desa Cileunyi Kulon 2) Mekanisme perumusan dan penetapan peraturan Desa oleh BPD berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD di Desa Cileunyi Kulon 3) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Aspirasi Masyarakat dalam tugas dan fungsi BPD dan mekanisme pembahasan dan penetapan peraturan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Musyawarah (Syuro) dan Teori Siyasah Dusturiyah. Teori-teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian deskriptif, metode analisis data secara kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, yakni pendekatan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan studi empiris kepada masyarakat. Sumber data dari BPD di Kantor Desa Cileunyi Kulon, serta Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini ditemukan: 1) Bahwa Masyarakat Desa Cileunyi Kulon belum maksimal dalam memanfaatkan wadah aspirasi yang sudah disediakan oleh BPD dikarenakan sudah diwakilkan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di setiap RT/RW dan Dusun, hal tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan optimal menyebabkan produktivitas perdes yang dihasilkan oleh BPD Desa Cileunyi Kulon menurun. 2) BPD di Desa Cileunyi Kulon sudah sesuai dalam mekanisme membahas dan menetapkan perdes yang diatur Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD. 3) Bahwa BPD Cileunyi Kulon Ahlu Halli Wal Aqdi telah menjalankan mekanisme membahas dan menetapkan Perdes cukup baik dalam konteks Fiqih Siyasah namun dari segi masyarakat kurang partisipatif.

Actions (login required)

View Item