Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 1 tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Ditinjau Siyasah Dusturiyah : Studi kasus penerbitan izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Bandung

Delsan, Alifia Putri (2023) Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 1 tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Ditinjau Siyasah Dusturiyah : Studi kasus penerbitan izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (59kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (74kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (93kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (285kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (61kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB) | Request a copy

Abstract

Kota Bandung dengan kota penduduk terpadat ke-2 di Indonesia ini sangat memperhatikan dan melindungi keamanan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya dalam pengendalian minuman keras (beralkohol). Sebagai wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang berdasarkan kepentingan daerah dan aspirasi masyarakat, ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian sebagai upaya melindungi masyarakat dari dampak bahaya minuman keras juga upaya melindungi generasi muda menjadi peminum pemula. Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 11 tahun 2010 dengan fokus untuk mengetahui tahapan penerbitan izin tempat penjualan minuan beralkohol serta kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengendalikan tempat penjualan yang tidak memiliki surat izin. serta mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terkait pelaksanaan perda izin tempat penjualan minuman beralkohol. Penulisan dilandasi oleh kerangka pemikiran bahwa dalam melaksanakan Perda Nomor 11 tahun 2010 berdasarkan teori kebijakan publik, teori implemetasi kebijakan, serta teori kemaslahatan dalam siyasah dusturiyah. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan deskriptif analisis, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sumber data primer dari wawancara dan observasi. Sumber data sekunder adalah dokumen yang berkaitan dengan Undang-Undang, Perda, Permendag, buku-buku dan tulisan ilmiah berkaitan dengan objek penelitian serta dalam tekhnik pengumpulan data menggunakan kepustakaan dan data lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwasanya menunjukan bahwa Peraturan Daerah tersebut lahir dikarenakan adanya keresahan masyarakat serta dampak negatif yang timbul dari minuman beralkohol. Serta pengawasan tempat penjualan minuman beralkohol oleh Satpol PP pelaksaannya belum optimal karena dipengaruhi oleh jumlah personil yang dikerahkan untuk pengawasan atau razia yang tidak sebanding dengan jumlah tempat dan pedagang kaki lima sehingga pengawasan atau razia yang dilakukan menjadi tidak maksimal. Sedangkan dalam Fiqih Siyasah Kebijakan pemimpin atas rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan sejalan dengan kaidah siyasah “Kebijakan pemimpin atas rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan” yang mana tugas paling penting dari pemerintah atau pemimpin adalah adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item