Pelaksanaan perkawinan di Yayasan Harmoni Mitra Madania Jakarta Selatan dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Zuliandhari, Astrella (2023) Pelaksanaan perkawinan di Yayasan Harmoni Mitra Madania Jakarta Selatan dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (220kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (411kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (901kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (730kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (509kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)

Abstract

Fenomena perkawinan beda agama akhir-akhir ini menjadi sebuah trend di Indonesia, yang dimana bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan syarat sah perkawinan adalah menurut agama, sedangkan pada kenyataannya Pengadilan Negeri dan beberapa Yayasan seperti Yayasan Harmoni Mitra Madania Jakarta Selatan mendukung dengan memberikan izin dan memfasilitasi perkawinan beda agama. Pada saat ini, yang menjadi sumber alasan diizinkannya perkawinan beda agama yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/PDT/1986 kasus Andy Vonny Gani P dan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan, berisi bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang untuk perkawinan. Sementara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dengan jelas menolak perkawinan beda agama dengan cara menolak permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada 31 Januari 2023. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan yang mengatur tentang pengesahan perkawinan beda agama, untuk mengetahui pelaksanaan tentang pengesahan perkawinan di Yayasan Harmoni Mitra Madania Jakarta Selatan dan untuk mengetahui kendala-kendala hukum dan upaya-upaya dalam perkawinan di Yayasan Harmoni Mitra Madania Jakarta Selatan dihubungan dengan Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan beda agama ini diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang dimana dilahirkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/PDT/1986 pemicu trend perkawinan beda agama dan kembali lahir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 sebagai Putusan Final dilarangnya perkawinan beda agama tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan pendekatannya dengan menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan di Yayasan Harmoni Mitra Madania Jakarta Selatan menurut Undang-Undang Perkawinan seharusnya baik Hakim maupun Kantor Catatan Sipil melarang pencatatan perkawinan beda agama. Kendala-kendala perkawinan beda agama baik dalam perizinan, budaya, penyeludupan hukum, tumpang tindihnya peraturan, akibat hukum dan tidak terlaksananya kewajiban dan hak suami, istri dan anak ini telah diupayakan guna mencegah terjadinya perkawinan beda agama dengan tegasnya Pemerintah dan Penegak hukum dalam menolak, memberikan izin, memberikan sanksi dan meciptakan hukum yang jelas dan tidak tumpang tindih.

Available Versions of this Item

• Pelaksanaan Perkawinan di Yayasan Harmoni Mitra Madania Jakarta Selatan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (deposited UNSPECIFIED)
  • Pelaksanaan perkawinan di Yayasan Harmoni Mitra Madania Jakarta Selatan dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. (deposited 28 Dec 2023 01:32) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item