Pandangan tokoh NU dan tokoh Persis Majalengka tentang hukum membuat SIM dengan perantara calo

Zidan, Ahmad (2023) Pandangan tokoh NU dan tokoh Persis Majalengka tentang hukum membuat SIM dengan perantara calo. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (290kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (278kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (171kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (623kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (540kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (676kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (394kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (403kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, dimana masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang syariat islam khususnya dalam bidang muamalah terkait hukum membuat SIM dengan perantara calo. Organisasi Masyarakat Nahdatul Ulama dan Persatuan Islam di wilayah Majalengka sebagai dua organisasi yang menjadi pegangan masyarakat Majalengka dalam menentukan suatu hukum, dimana ulama yang terdapat di dalamnya mempunyai ikhtilaf tentang hukum membuat SIM dengan perantara calo. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui praktik jasa calo pembuatan SIM di Satpas Polres Majalengka. 2) Untuk mengetahui pandangan dan dasar hukum tokoh ulama NU dan tokoh ulama Persis Majalengka tentang hukum membuat SIM dengan perantara calo. 3) Untuk Mengetahui metode istinbath tokoh ulama NU dan tokoh ulama Persis Majalengka tentang hukum membuat SIM dengan perantara calo. Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, kepastian hukum berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku sebagai satu kesatuan hukum yang tersusun struktur, substansi, kultur hukum. Dapat dipahami bahwa seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengacu kepada sub sistem yang integral, baik pada hukumnya, subjek hukum, dan penerapannya. Sedangkan dalam evaluasinya ditimbulkan oleh penerapan hukum oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan serta manganalisis pendapat dari tokoh ulama Nahdatul Ulama dan Persatuan Islam Majalengka. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah komparatif. Data primer penelitian ini adalah berupa wawancara secara langsung kepada tokoh Ulama Nahdatul Ulama dan Persatuan Islam Majalengka. Sedangkan sumber sekundernya adalah berbagai literatur yang berkaitan tentang hukum membuat SIM dengan perantara calo. Hasil penelitian menunjukan Latar belakang seseorang menjadi calo diantaranya disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor orang dekat serta faktor trust terhadap seseorang (calo) yang mana hal-hal tersebut dibarengi dengan adanya pengetahuan atas kepengurusan SIM. Ahmad Suja’i dan Yusuf Karim tokoh Ulama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Majalengka berpendapat bahwa hukum membuat SIM dengan perantara calo ialah mubah (boleh) bagi pembuat SIM selagi dalam hal darurat sedangkan UU Nurhuda selaku tokoh Ulama Pengurus Pimpinan Daerah Persatuan Islam Majalengka berpendapat bahwa hukum membuat SIM dengan perantara calo ialah haram karena hal tersebut termasuk kepada hal suap-menyuap (risywah). Metode istinbath tokoh ulama Nahdlatul Ulama Majalengka menggunakan metode Manhaji yang artinya metodologis, suatu cara menyelesaikan masalah hukum keagamaan yang ditempuh dalam Bahtsul Masail. Sedangkan metode istinbath tokoh Ulama Persatuan Islam Majalengka memakai metode ber-Istidlâl dengan hadits di dalamnya disebutkan aturan yang diterima dan tidak diterima oleh Dewan Hisbah.

Actions (login required)

View Item