Implementasi pasal 80 Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh di kota Bekasi terhadap perlindungan hukum jemaah haji khusus perspektif Siyasah Dusturiyah

Jauharul Haq, Ahmad Alfan (2023) Implementasi pasal 80 Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh di kota Bekasi terhadap perlindungan hukum jemaah haji khusus perspektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (42kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (49kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (338kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (49kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB) | Request a copy

Abstract

Haji adalah hak setiap warga negara yang beragama muslim. Dalam pelaksanaanya hak-hak untuk berhaji dibatasi oleh kuota haji, sehingga mendapatkan antrian yang cukup panjang. Oleh karena itu, pemerintah memberikan hak khusus terhadap penyelenggaraan haji khusus. Faktanya hak-hak khusus dalam ibadah haji ini belum maksimal dilaksanakan dikarenakan masih banyak hak-hak ibadah haji khusus yang belum terpenuhi perlindungannya baik secara upaya preventif maupun upaya represif. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui implementasi sistem penyelenggaraan haji khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Di Kota Bekasi. 2) Mengetahui upaya bidang PHU dalam memberikan perlindungan hukum jemaah haji khusus berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Di Kota Bekasi. 3) mengetahui Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi sistem penyelenggaraan dan upaya perlindungan hukum bagi jemaah haji khusus. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori, di antaranya: Teori Perlindungan Hukum yaitu jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam hukum. Teori Tanggung Jawab Negara yaitu kewajiban Negara memberikan jawaban dan kewajiban untuk memberikan pemulihan. Teori Siyasah Dusturiyah yaitu kajian yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari‟ah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat studi kepustakaan. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data digunakan yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi serta kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu : 1) Implementasi sistem penyelenggaraan ibadah haji khusus di Kota Bekasi belum maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Hal ini ditunjukan dalam pelaksanaan nya belum mencapai lima aspek keberhasilan yakni pendaftaran, pembinaan, perlindungan, pelaporan dan pengawasan serta evaluasi. 2) Upaya pemerintah terhadap perlindungan hukum jemaah haji khusus di Kota Bekasi belum dilaksanakan secara maksimal karena masih banyak pelayanan dan pembatalan serta jemaah haji yang tidak mendapatkan hak-haknya. Namun upaya masih dilakukan oleh Kanwil dan Kementerian Agama Kota Bekasi terdapat du acara yakni upaya preventif dan represif. Upaya preventif dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pegawai, meningkatkan keterbukaan akses informasi PIHK, meningkatkan pelayanan SISKOHAT, membuat pos tempat untuk keluhan atau aduan untuk senantiasa memenuhi hak-hak konsumen masyarakat, dan membuat kebijakan teknis pelaksanaan tiap tahapan PIHK. Sedangkan, upaya represif yakni dengan memberi peringatan dan sanksi apabila instansi PIHK tidak sesuai pelayanan dan mencederai nilai-nilai PIHK serta yang bisa merugikan instansi dan masyarakat baik dari segi pemenuhan hak maupun keuangan. 3) Siyasah dusturiyah perlindungan hukum jemaah haji khusus di Kota Bekasi yang belum maksimal dengan beberapa kendala itu belum bisa memaslahatkan jemaah haji khusus. Apabila kemaslahatan dan keburukan tersebut sama kuatnya, maka perlu kehati-hatian dalam memutuskan sesuatu.

Actions (login required)

View Item