Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang menurut Undang – Undang Desa nomor 6 tahun 2014

Rahman, Hediana (2023) Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang menurut Undang – Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (444kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (599kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (446kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab 1.pdf Download (693kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (633kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (885kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (516kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (557kB) | Request a copy

Abstract

Terbitnya Undang – Undang No 6 Tahun 2014 ternyata tidak menjadi solusi yang konkret dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Margalksana. karena sebelumnya pun UU no 32 tahun 2004 mengalami sekali banyak problematic. Ternyata dalam prakter lapangannya masih tetap ada permasalahan terkait pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Semisal tetap adanya ketimpangan sosial, kemiskinan, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, kemandirian masyarakat dan desa itu sendiri belum tercapai secara maksimal dan permaslaahan lainnya dalam hal Pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini betujuan untuk ; 1). Mengetahui serta mendekripsikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berdasarkan UU No 6 Tahun 2014, 2) untuk mengetahui factor penghambat dan pendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa margalaksna, 3) tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemberdayaan masyarakat menurut UU No 6 Tahun 2014. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisis hukum, teori kebijakan serta implementasinya, konsep pemberdayaan masyarakat desa, dan teori siyasah dusturiyah. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis serta pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian norma hukum yaang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak/perjanjian, teori hukum dan pendapat ahli, sumber data dari Hukum Positif Perundang-undangan yang berlaku, serta buku-buku yang menunjang penelitian, serta dalam Teknik pengumpulan data menggunakan data Kepustakaan, Arsip dan dokumen dan hasil wawancara atau studi lapangan. Hasil dari penelitian ini ditemukan ; 1) dalam praktik nya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menurut UU No 6 Tahun 2014 masih belum berjalan dengan baik dilihat d ari belum bisa berjalannya serta optimalisasi kepala desa dan perangkat desanya, 2), ada factor penghambat dan factor pendukung dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Margalaksana, 3) tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemberdayaan masyarakat desa maragalaksana, yang kemudian ditemukan masalah. Bahwa dalam siyasah dusturiyah sangat ditekan kan bagiamana peran ulil amri sebagai pemimpin untuk menengakan syariat islam dan membawa kemaslahatan umum, serta perangkat desa lainnya sebagai pemerintahan desa yang membantu ulil amri atau kepala desa dalam menjalankan roda pemerintah desa nya (Al-sulthah al-tanfidziyyah). Dan peran Lembaga – Lembaga lain sangat terbantas dalam UU NO 6 Tahun 2014 ini yang tidak bisa melakukan pengawasan dan evaluasi lebih luas (Al-sulthah al-tasyri‟iyah).

Actions (login required)

View Item