Disparitas penetapan Pengadilan Agama tentang Perwalian Anak oleh Orang Tua Kandung : Studi analisis penetapan nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO dan Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs

Nadia, Nada (2023) Disparitas penetapan Pengadilan Agama tentang Perwalian Anak oleh Orang Tua Kandung : Studi analisis penetapan nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO dan Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (563kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (363kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (469kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (433kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB)

Abstract

Secara hukum orang tua adalah orang yang berhak mewakili anaknya baik diluar maupun di dalam pengadilan. Kekuasaan orang tua lahir bukan karena sebagai akibat pemberiaan kekuasaan atau karena penetapan pengadilan. Apabila seorang anak tidak berada dibawah kekuasaan orang tua maka berada dibawah kekuasaan wali. Namun didalam Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO dan Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs terjadi disparitas penetapan dimana terdapat perbedaan dalam amar penetapnaya padahal dalam kedua penetapan tersebut memiliki pokok perkara yang sama tentang permohonan perwalian oleh orang tua kandung. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui fakta hukum, dasar pertimbangan hakim dan metode penafsiran hukum hakim yang digunakan dalam Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO dan Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs. Kerangka berpikir pada penelitian ini dititik beratkan pada isi penetapan (beschiking atau al-itsbat) Pengadilan Agama tentang Perwalian yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) yang merupakan wujud dari penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum, serta penemuan hukum oleh hakim yang berkaitan dengan perwalian. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu metode penilitian analisis isi (content analysis) dengan pendektan yuridis normative. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menujukan bahwa, fakta hukum pada Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO adalah bahwa pemohon adalah orang tua kandungnya, anak pemohon masih dibawah umur, serta pemohon cakap hukum, bertanggung jawab terhadap anaknya. Sedangkan fakta hukum dalam Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs bahwa pemohon adalah orang tua kandungnya, anak pemohon masih dibawah umur dan terdapat harta peninggalan yang terdapat di Bank. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PO, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum, dan sesuai dengan prinsip hukum legal mandatory. Pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs, Permohonan Pemohon dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim dalam hal ini berpijak pada asas lex posterior derogate legi priori. Adapun metode penafsiran hukum hakim yang digunakan dalam Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO yaitu metode penafsiran Autentik sedangkan metode penumuan hakim yang digunakan dalam memutus Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/Mrs, yaitu menggunakan metode interpretasi sistematis. Yang menjadi faktor terjadinya disparitas ialah perbedaan penggunaan metode penafsiran hukum hakim yang digunakan.

Actions (login required)

View Item