Penyelesaian Pemilihan Kepala Daerah dihubungkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Oktaviani, Elis Diana (2023) Penyelesaian Pemilihan Kepala Daerah dihubungkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (114kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_bab1.pdf Download (373kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (376kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB) | Request a copy

Abstract

Pemungutan Suara Ulang pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 tidak dilaksanakan karena karena temuan tidak terbukti yang didasarkan pada hasil klarifikasi dan jumlah surat suara cadangan yang disediakan tidak cukup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Mengetahui Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Pangandaran, Penyebab terjadinya dugaan yang mengharuskan dilakukannya pemungutan suara ulang dan Alasan Pemilihan Kepala Daerah tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada. Metode Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada empat ialah teori negara hukum, teori kedaulatan rakyat, teori kepastian hukum dan teori pemilihan kepala daerah. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan kedaulatan rakyat harus terlaksana dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 agar berlangsung secara jujur, adil, berintegritas, namun dalam pelaksanaanya tidak berjalan dengan baik. Adapun sebab terjadinya dugaan yang mengharuskan melakukan pemungutan suara ulang, salah satu sebabnya yaitu masih adanya pelanggaran. Dan alasan kenapa tidak dilaksanakannya pemungutan suara ulang karena temuan tidak terbukti yang didasarkan pada hasil klarifikasi dan jumlah surat suara cadangan yang disediakan tidak cukup.

Actions (login required)

View Item