Syarat hal Ihwal kegentingan yang memaksa dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang : Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Nurhayat, Dwi (2023) Syarat hal Ihwal kegentingan yang memaksa dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang : Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.PDF Download (1MB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.PDF Download (897kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.PDF Download (897kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.PDF Download (904kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.PDF Restricted to Registered users only Download (903kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.PDF Restricted to Registered users only Download (904kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.PDF Restricted to Registered users only Download (897kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.PDF Restricted to Registered users only Download (899kB) | Request a copy

Abstract

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah suatu Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan genting atau memaksa. Dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, harus ada batasan yang objektif mengenai kegentingan yang memaksa tersebut. Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batas kewenangan Presiden dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), mengetahui kedudukan asas Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa dalam pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, serta mengetahui apakah Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada bagaimana syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa diterapkan dalam pembentukan Perppu. Penelitian ini menggunakan Teori Perundang-Undangan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Teori Legislasi digunakan untuk menganalisis proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Teori Hukum Tata Negara Darurat untuk menganalisis penggunaan wewenang darurat dalam konteks kegentingan yang memaksa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku-buku, jurnal, serta bahan-bahan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa. Pertama, terdapat 3 (tiga) syarat utama dan batasan-batasannya dalam pembentukan Perppu oleh Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Kedua, Kedudukan Asas Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam pembentukan Perppu Cipta Kerja dimuat dalam konsideran menimbang huruf a-g. Namun, tidak memiliki alasan konstitusional untuk diterbitkan. Ketiga, Perppu tersebut tidak memenuhi 3 (tiga) syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 serta 7 (tujuh) asas pembentukan peraturan perundang-undangan tidak diaktualisasikan selama pembentukan peraturan tersebut.

Actions (login required)

View Item