Analisis fatwa kesetaraan gender: Komparasi metode istinbath hukum majelis fatwa Bahtsul Masail NU no. 004/MUNAS/11/1997 dan Adabul Marah fil Islam majelis Tarjih Muhammadiyah

Rahman, Okta Islami (2023) Analisis fatwa kesetaraan gender: Komparasi metode istinbath hukum majelis fatwa Bahtsul Masail NU no. 004/MUNAS/11/1997 dan Adabul Marah fil Islam majelis Tarjih Muhammadiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (263kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (147kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (505kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB) | Request a copy
	Text (BABI IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (97kB) | Request a copy

Abstract

Isu gender adalah masalah pembangunan yang cukup mencolok, terkhusus pada pertumbuhan manusia. Segala macam bahan data telah ditunjukan, terdapat ketidak selarasan gender pada hal partisipasi, akses serta manfaat pada penguasaan sekaligus perkembangan terhadap tataran sumber daya antar provinsi juga antar kabupaten/kota. Partisipasi yang rendah pada peranan wanita dari aspek politik, ekonomi dan kedudukan publik. Hal ini selalu di dasari pada momentum kontestasi politik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengatahui bagaimana hasil analisis fatwa kesetaraan gender menurut Majelis Fatwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama No. 004/Munas/1997 dan Adabul Mar’ah Fil Islam Majelis Trajih Muhammadiyah serta perbandinagn metodologi fatwa dari kedua Majelis Fatwa tersebut Teori yang digunakan adalah teori istinbath yang memiliki 3 metode dalam menetapkan hukum yaitu melalui kebahasaan, maqoshid syari’ah dan ta’arud adillah, yang lainnya adalah teori fatwa, teori ijtihad dan teori feminisme. Serta teori keadilan John Rawls tentang prinsip “Posisi Asasli” yang bercirikan rasionalitas (rasionality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality). Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu sebuah pendekatan terhadap sesuatu fenomena, peristiwa, perilaku, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan system komparatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini merupakan teknik studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fatwa Bahtsul Masail NU membolehkan wanita mengambil peranan publik di bidang politik, namun wanita menjadi Hakim atau pemimpin itu tidak diperbolehkan, menurut pendapat Imam Syafii, Maliki dan Hambali. Sedangkan fatwa majelis tarjih Muhammadiyah, bahwa wanita boleh mengambil peranan publik dalam bidang politik dan menjadi seorang pemimpin, dengan catatan terdapat bimbingan khusus, menurut pendapat imam Hanafi. Menurut analisis peneliti tentang kedua fatwa tersebut, bahwa Wanita pun memiliki hak yang sama dalam berkehidupan berbangsa, sehingga dalam urusan politikpun Wanita sudah seharusnya ikut andil dan mengambil peranan di dalamnya sehingga dapat mendorong kedudukan Wanita menjadi lebih di akui oleh dunia.

Actions (login required)

View Item