Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perkawinan dibawah tangan dihubungkan dengan asas kepastian Hukum: Studi kasus Putusan No. 1683/Pid.B/2017/PN.Bks

Sodik, Azis Ahmad (2022) Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perkawinan dibawah tangan dihubungkan dengan asas kepastian Hukum: Studi kasus Putusan No. 1683/Pid.B/2017/PN.Bks. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (62kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (62kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (245kB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB) | Request a copy
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (139kB) | Request a copy
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (935kB) | Request a copy
	Text 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB) | Request a copy
	Text 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Fenomena nikah dibawah tangan sudah menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat. Perkawinan dibawah tangan menimbulkan ketidakpastian hukum dan sulitnya perlindungan hukum jika terjadi masalah dalam rumah tangga, salah satunya apabila terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga memunculkan polemik terhadap penerapan sanksi bagi pelaku. Faktanya Pengadilan berbeda-beda dalam menerapkan pasal pada penjatuhan hukuman bagi pelaku KDRT terutama bagi perkawinan dibawah tangan, seperti putusan No. 146/Pid.Sus/2017/PN.Srl yang menjatuhkan sanksi bagi pelaku dengan KUHP, sedangkan putusan 1683/Pid.B/2017/PN.Bks menjatuhkan sanski pelaku dengan UUPKDRT. Tujuan dari penelitian ini adalah Pertama: Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari perkawinan dibawah tangan dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Kedua: Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan nomor No. 1683/Pid.B/2017/PN.Bks. Ketiga: Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada perkawinan dibawah tangan. Penelitian ini didasarkan kepada beberapa teori diantaranya Grand Theory yaitu teori perlindungan hukum yang menjelaskan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan serta hak yang sama kepada korban. Middle Theory yaitu teori kepastian hukum bahwa jaminan hukum dilaksanakan dengan baik. Applied Theory yaitu teori Pemidanaan dan HAM, yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan kekerasan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif, sosiologis, historis, dan komparatif, dimana studi literatur menjadi bahan pokok dalam penulisan Tesis ini, dan didukung juga oleh data-data di lapangan yang dapat diakses. Kemudian bahan-bahan yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui, Pertama: perlindungan hukum bagi korban KDRT dalam pernikahan dibawah tangan yaitu dengan tindakan represif bila sudah terjadi dan preventif sebagai upaya pencegahan agar KDRT tidak terjadi, namun masih terdapat kendala dalam penanganan kasus KDRT bagi korban sehingga masih sulit untuk mendapatkan kepastian hukum. Kedua. Pertimbangan hakim pada putusan No. 1683/Pid.B/2017/PN.Bks yaitu kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istrinya dilakukan dalam ruang lingkup rumah tangga, meskipun perkawinan tersebut tidak tercatat. Ketiga: Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam pernikahan dibawah tangan yaitu dapat melaporkan secara langsung atau memberikan kuasa untuk laporan ke pihak kepolisian. ENGLISH : The phenomenon of unregistered marriage has become a habit in society. Underhand marriages cause legal uncertainty and difficulty in legal protection if problems or disputes occur in the household, one of which is in cases of domestic violence. So that it raises a polemic regarding the application of sanctions for perpetrators whether they are charged with Law no. 23 of 2004 concerning PKDRT or with article 351 paragraph 3 of the Criminal Code. The fact is that the Courts vary in applying the articles on sentencing for perpetrators of domestic violence, especially for underhanded marriages, such as decision no. 146/Pid.Sus/2017/PN.Srl which enforces sanctions for perpetrators under the Criminal Code, while decision 1683/Pid.B/2017/PN.Bks imposes sanctions on perpetrators under UUPKDRT. The purposes of this study are First: To analyze the form of legal protection for victims of domestic violence from unregistered marriages associated with the principle of legal certainty. Second : To analyze the judge's legal considerations in the case of domestic violence in decision number no. 1683/Pid.B/2017/PN.Bks. Third: To analyze the legal remedies that can be taken for victims of domestic violence. This research is based on several theories including the Grand Theory, namely the theory of legal protection which explains that the law protects a person's interests by giving the victim the same power and rights. Middle Theory is the theory of legal certainty that legal guarantees are implemented properly. Applied Theory, namely the theory of punishment and human rights, which explains that everyone has the same right to get protection against acts of violence.. This research was conducted using a descriptive analytical method, with a normative, sociological, historical, and comparative juridical approach, where the study of literature is the main material in the writing of this thesis, and is also supported by accessible data in the field. Then the collected materials were analyzed descriptively qualitatively Based on the results of the study, it was concluded: First: legal protection for victims of domestic violence in unregistered marriage, namely with repressive measures for those who have already occurred and preventive measures so that domestic violence does not occur, but there are still obstacles in handling cases of domestic violence for victims so it is still difficult to get legal certainty. Second. The judge's consideration on the decision no. 1683/Pid.B/2017/PN.Bks, namely violence committed by the defendant against his wife was carried out within the scope of the household, even though the marriage was not recorded. Third: Legal remedies that can be taken against victims of domestic in unregistered marriage violence are to report directly or give authority to report to the police.

Actions (login required)

View Item