Kekuatan hukum alat bukti elektronik sebagai pembuktian di persidangan dihubungkan dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Guntara, Muhamad Rivaldi Prasena (2023) Kekuatan hukum alat bukti elektronik sebagai pembuktian di persidangan dihubungkan dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (169kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (159kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (290kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (100kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB)

Abstract

Adanya ketidaksesuaian penerapan dokumen elektronik yang seharusnya dijadikan alat bukti melainkan dijadikan barang bukti pada putusan nomor 1121/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui Penerapan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Jaksa pada Kasus Tindak Pidana ITE 2) Mengetahui kendala yang dihadapi jaksa dalam merumuskan alatbukti elektronik, 3) Mengetahui upaya yang dilakukan jaksa dalam menghadapi kendala di atas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu Yuridis Empiris. Metode analisis data yang digunakan yakni kualitatif dimana pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sekunder, dan tersier. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan dan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Jaksa pada tindak pidana ITE belum dilaksanakan. Kendala yang dihadapi jaksa dalam merumuskan alat bukti elektronik yaitu mengenai waktu, pengumpulan alat bukti, sumber daya manusia, dan alat-alat yang kurang memadai. Upaya jaksa dalam menangani kendala tersebut adalah dengan mendeteksi dan memilah sedini mungkin yang dimulai pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP perkara tindak pidana ITE, jaksa yang menangani perkara tindak pidana ITE juga dapat lebih dulu melakukan koordinasi dengan penyidik. Jaksa harus mengikuti pelatihan-pelatihan khusus dalam menangani perkara tindak pidana ITE. Jaksa pun harus berupaya mencari tahu secara mendalam mengenai alat bukti elektronik. Aparat penegak hukum harus mengadakan sosialisai terhadap masyarakat mengenai pembuktian alat bukti, penyediaan alat-alat khusus menjadi Upaya agar kelancaran dalam sebuah proses pembuktian alat bukti elektronik.

Actions (login required)

View Item