Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang penggunaan ganja untuk pengobatan: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 786/Pid.Sus/2020/PNCbi

Calbara, Ilman Ibnu Araby (2023) Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang penggunaan ganja untuk pengobatan: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 786/Pid.Sus/2020/PNCbi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (144kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (85kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (327kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (362kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (142kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB) | Request a copy

Abstract

Penggunaan ganja untuk keperluan medis memunculkan perdebatan baru antara kepentingan pengobatan dan sanksi pidana yang berlaku di Indonesia. Undang-undang Nomor 35 yahun 2009 tentang narkotika mengatur tentang pengertian, jenis-jenis, zat apa saja yang terkandung di dalamnya, manfaat, efek yang ditimbulkan, golongan-golongan narkotika, dan sanksi pidana untuk penggunaan ganja. Hukum Islam melarang pengunaan ganja, namun di sisi lain pengunaan tumbuhan sebagai obat diperbolehkan. Tujuan penelitian untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap pengobatan menggunakan ganja, kemudian analisis dan relevansi sanksi HPI dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 786/Pid.Sus/2020/PNCbi tentang penggunaan ganja untuk pengobatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan jenis data kualitatif. Sumber data terdiri dari sumber data primer yang diperoleh dari AlQur’an, Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/118/2015. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari dari Hadits, Ijma’, Qiyas, penelitian terdahulu, jurnal, skripsi, artikel dan kajian-kajian hukum. Teknik pengumpulan data melalui kajian kepustakaan dengan menganalisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan. Analisis data dilakukan melalui tiga langkah yaitu: klasifikasi data, analisis data-data, dan menarik kesimpulan. Kerangka teori yang digunakan teori absolut negara berhak menjatuhkan pidana terhadap kejahatan pada hak dan kepentingan hukum yang dilindungi; teori relatif mencari dasar pemidanaan dengan penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan; dan teori gabungan menitikberatkan kepada masyarakat dan pembalasannya. Teori Maqashid Syariah terutama hifzh al-nafs tentang melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, atau dibunuh. Hasil penelitian pembahasan perspektif hukum Islam tanaman ganja diperbolehkan untuk digunakan untuk tujuan terapeutik, dan mereka menawarkan ta’zir sebagai semacam pembalasan untuk setiap penyalahgunaan, sedangkan hukum positif ditinjau dari tinjauan yuridis penggunaan ganja sebagai pengobatan berdasarkan peraturan penggunaan ganja masih belum ada yang mengatur idak dapat dilakukan karena pelegalisasian tanaman ganja dinilai bertentangan dengan aspek hukum, psiklogis, fisik, sosial, dan ketertiban dan keamanan. Analisis hasil putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi yang dianalisis dengan kesesuaian Undang-undang Hukum Pidana Khusus tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menghasilkan analisis bahwa Pasal 7 Undang-Undang Pidana Khusus Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, namun pasal 8 lebih lanjut melarang penggunaan. Hukum pidana Islam rupanya memiliki relevansi dengan hasil putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi tentang penggunaan ganja untuk pengobatan, namun memang hal tersebut harus berdasarkan putusan perizinan dari Menteri Kesehatan untuk meninjau kebermanfaatan obat sesuai dengan dosis yang dianjurkan, serta pandangan hukum pidana Islam boleh digunakan dalam kondisi tertentu.

Actions (login required)

View Item