Hak prerogatif Kepala Negara dalam mengangkat Menteri perspektif Siyasah Dusturiyah

Az Zahra, Sanchia Putri (2023) Hak prerogatif Kepala Negara dalam mengangkat Menteri perspektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (333kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (272kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (620kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (652kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (634kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang hak prerogatif kepala negara, terutama dalam hal pengangkatan menteri, dengan berkonsentrasi pada pandangan Siyasah Dusturiyah dalam Islam. Siyasah Dusturiyah merupakan ide tentang hukum tata negara Islam yang menekankan betapa pentingnya untuk mengikuti hukum dan konstitusi saat membuat kebijakan pemerintah. Pemahaman tentang cara kepala negara dalam memilih menteri menjadi bagian penting dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum tata negara dan Siyasah Dusturiyah yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) Mekanisme pengangkatan menteri berdasarkan hak prerogatif kepala negara, 2) Implikasi politik hukum dan konstutisional hak prerogatif kepala negara, 3) Tinjauan siyasah dusturiyah hak prerogatif kepala negara dalam mengangkat menteri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian kepustakaan (Library Research) karena dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai buku dan literatur lainnya yang terkait dengan masalah yang saat ini sedang dikerjakan peneliti dan akan dibahas dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Teori Kepemimpinan dan Otoritas, 2) Teori Wizarah, dan 3) Teori Pengangkatan Pejabat, dikarenakan teori-teori tersebut relevan dengan penelitian penulis yang berjudul Hak Prerogatif Kepala Negara Dalam Mengangkat Menteri Perspektif Siyasah Dusturiyah. Hasil dalam penelitian ini yaitu: 1) Mekanisme pengangkatan menteri berdasarkan hak prerogatif kepala negara adalah proses yang memberikan kekuasaan langsung kepada kepala negara untuk memilih dan mengangkat menteri tanpa campur tangan lembaga legislatif atau pihak lain yang menunjukkan otoritas kepala negara dalam sistem pemerintahan dan peran pentingnya dalam menentukan jalan dan kebijakan pemerintah, 2) Implikasi politik hak prerogatif dapat mempengaruhi dukungan dan stabilitas pemerintahan. Secara hukum, meskipun secara langsung tidak melanggar hukum, penggunaan hak prerogatif dapat menimbulkan isu-isu seputar integritas dan kapabilitas menteri. Implikasi konstitusionalnya menguatkan sistem presidensial Indonesia, tetapi juga menghadirkan tanggung jawab besar kepada kepala negara terkait kinerja kabinet., 3) Hak prerogatif kepala negara dalam mengangkat menteri ditinjau dari Siyasah Dusturiyah berdasarkan teori wizarah dibagi atas wazir tafwidh (perdana menteri) dan wazir tanfidz (lembaga eksekutif atau pelaksana).

Actions (login required)

View Item