Keterwakilan perempuan dalam partai politik PDIP DPC Kabupaten Purwakarta dihubungkan dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik

Putri, Caty Aulia (2023) Keterwakilan perempuan dalam partai politik PDIP DPC Kabupaten Purwakarta dihubungkan dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (76kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (114kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (102kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (319kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (346kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (30kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB) | Request a copy

Abstract

Keterwakilan perempuan dalam partai politik salah satunya diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik berbunyi : “Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (Tiga Puluh Perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing”. Kenyataannya DPC PDIP Kabupaten Purwakarta belum memenuhi ketentuan tersebut karena keterwakilan perempuan dalam kepengurusan mencapai mencapai 27,5% (Dua Puluh Tujuh koma Lima Perseratus). Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana implementasi keterwakilan perempuan dalam Partai PDIP DPC Kabupaten Purwakarta, bagaimana kendala-kendala hukum yang dihadapi, dan bagaimana upaya-upaya hukum yang diterapkan oleh Partai PDIP DPC Kabupaten Purwakarta dalam pelaksanaan keterwakilan perempuan. Pembahasan ini dihubungkan dengan Pasal 20 Undag-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Penelitian ini menjadikan Pasal 28 I UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang perlindungan akan perlakuan diskriminatif sebagai dasar acuan dalam penyelenggaraan keterwakilan perempuan. Peneliti menggunakan teori keadilan Aristoteles dan teori Hak Asasi Manusia. Teori Hukum Feminis digunakan oleh peneliti dengan fokus bagaimana hukum menjadi alat untuk menghilangkan diskriminasi perempuan. Kebijakan affirmative merupakan implementasi dari hukum sebagai media pemenuhan hak perempuan dalam ruang politik, salah satunya dalam Pasal 20 Undang-Undang Partai Politik. Permasalahan yang telah dirumuskan dipecahkan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka, studi lapangan/observasi, serta melakukan wawancara kepada pihak terkait. Keterwakilan perempuan dalam Partai Politik PDIP DPC Kabupaten Purwakarta dihubungkan denga Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentag Partai Politik dapat disimpulkan belum terpenuhi karena keterwakilan perempuan dalam kepengurusan tersebut hanya mencapai 27,5% (Dua Puluh Tujuh koma Lima Perseratus). Kendala dalam pembahasan ini adalah pandangan masyarakat terhadap politik dan perempuan, pendidikan politik, dan rekrutmen serta pendistribusian partai. Partai PDIP DPC Kabupaten Purwakarta berupaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dengan melibatkan perempuan dalam wilayah krusial partai politik, membagi kepengurusan sampai tingkatan terbawah agar memperluas jangkauan partai politik serta untuk memaksimalkan pendidikan politik yang merata kepada anggota partai dan masyarakat.

Actions (login required)

View Item