Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kota Bandung

Pranata, Fariz Hamka (2023) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (182kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrakk.pdf Download (259kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar isii.pdf Download (225kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (368kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (374kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (765kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB) | Request a copy
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (284kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa penyelenggaraan bantuan hukum adalah instrument penting sebagai akibat dari konsep persamaan di depan hukum (equality before the law). Bantuan hukum merupakan hak dasar setiap warga negara untuk memastikan jaminan pemenuhan hak mereka yang tidak mampu dalam berhadapan dengan permasalahan hukum, sebagai sarana hak asasi manusia yang bersifat non derogeble rights. Negara memiliki tanggung jawab dalam pengadaan suatu regulasi dalam mengatur masyarakat, menjaga keadilan dan melindungi kepentingan umum. Lembaga Legislatif (DPRD Kota Bandung) dan Lembaga Eksekutif (Pemerintah Kota Bandung) yang merupakan representative dari negara di Kota Bandung saat ini belum memaksimalkan perannya dalam pengadaan suatu regulasi yang mengatur mengenai bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan (1) Latar belakang belum adanya peraturan daerah mengenai bantuan hukum, (2) Mendeskripsikan mekanisme pemberian bantuan hukum yang dijalankan disamping tidak ada regulasi tingkat daerah yang mengaturnya, (3) Mendeskripsikan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap tanggung jawab negara dala pemberian bantuan hukum bagi Masyarakat tidak mampu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, serta menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sumber data yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data, meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan: 1) Landasan pelaksanaan bantuan hukum di kota Bandung oleh pemerintah kota Bandung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah; 2) Mekanisme pemenuhan hak-hak bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kota Bandung secara luas dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang berlandas pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan turunannya yakni dengan mengakses anggaran yang berdasar pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum; 3) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kota Bandung berprinsip pada tanggung Jawab Negara (al-mas’uliyah ad-daulah) dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak masyarakat tidak mampu dengan pengadaan suatu regulasi yang mengatur pemberian bantuan hukum.

Actions (login required)

View Item