Pemberian nafkah Mut’ah kepada mantan Istri dalam perkara cerai gugat : Analisis putusan nomor 3734/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Setiawan, Muhamm Riyadhul Ilmi (2023) Pemberian nafkah Mut’ah kepada mantan Istri dalam perkara cerai gugat : Analisis putusan nomor 3734/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (93kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (211kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (338kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (443kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (602kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)

Abstract

Pada cerai gugat istri tidak mendapat mut’ah, namun dalam melindungi hak-hak perempuan, Mahkamaah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 rumusan Kamar Agama angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa dalam perkara cerai gugat istri dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.Namun dalam putusan Nomor 3734/Pdt.G/2021/PA.Sbg. dalam amar putusannya majelis hakim tidak mencantumkan pemberian mut’ah kepada mantan istri yang dicerai gugat. Tujuan dari penelitian ini yaitu, pertama, untuk mengetahui fakta hukum dalam putusan Nomor 3734/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Kedua, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 3734/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Ketiga, untuk mengetahui landasan hukum hakim dalam putusan Nomor 3734/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Penelitian ini memfokuskan terhadap putusan majelis hakim yang tidak menetapkan pembebanan mut’ah terhadap tergugat yang mana mut’ah sendiri merupakan salah satu hak mantan istri dalam perkara cerai gugat sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Meski demikian, Putusan ini mengakomodir seluruh asas putusan yang memuat alasan yang jelas dan rinci, mengadili seluruh gugatan, tidak mengabulkan melibihi tuntutan serta diucapkan dimuka umum. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer yang digunaka adalah hasil wawancara dan Putusan Nomor 3734/Pdt.G/2021/PA.Sbg. yang berfokus pada fakta hukum, pertimbangan hakim dan landasan hukum hakim. Adapun sumber data sekunder yaitu Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Undang-Undang perkawinan dan petunjuk pelaksanaannya, Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, kitab kuning atau kitab klasik dan fiqh kontemporer, buku-buku, artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, fakta hukum yang didapat majelis hakim adalah penggugat dan tergugat merupakan suami istri yang sah, telah dikaruniai tiga orang anak, rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi sehingga mengakibatkan pisah ranjang. Pertimbangan majelis hakim tidak membebankan mut’ah kepada tergugat memiliki tiga alasan, yaitu alasan yuridis majelis hakim menggunakan metode penafsiran gramatikal yang berfokus pada kata “dapat” dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, alasan sosiologis majelis hakim melihat kemampuan ekonomi tergugat yang lemah sehingga apabila dibebankan mut’ah tergugat tidak akan sanggup untuk membayarnya, dan alasan filosofis majelis hakim adalah berprinsip pada putusan yang berorientasi pada keadilan, keadilan yang diterapkan adalah keadilan proporsional. Landasan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara ini yaitu segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. Kata Kunci: Putusan, Cerai Gugat, Mut'ah

Actions (login required)

View Item