Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap hubungan pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Kebebasan Berpendapat

Hakim, Muhammad Abdul (2023) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap hubungan pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Kebebasan Berpendapat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (49kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (23kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (421kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (691kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (857kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (137kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (424kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dengan banyaknya kontroversi yang terjadi terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kontroversi yang terjadi adalah pada pasal 27 ayat 3 yang mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Dengan adanya pasal tersebut, kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh masyarakat menjadi dibatasi. Dan juga bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan aturan serta maksud adanya pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pengertian kebebasan berpendapat menurut pasal 28E undang-undang dasar 1945 dan pasal 27 ayat 3 undang-undang informasi dan transaksi elekronik serta hubungannya 2) Untuk mengetahui implikasi pasal 27 ayat 3 undang-undang informasi dan transaksi elektronik terhadap kebebasan berpendapat. 3) Untuk mengetahui pandangan islam melalui siyasah dusturiyah terhadap kebebasan berpendapat berkaitan dengan kritik politik yang dilakukan masyarakat kepada pemerintahan. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini meliputi dasar hukum kebebasan berpendapat, kebebasan berpendapat menurut ulama politik Islam, implementasi kebebasan berpendapat dalam sejarah Islam, dan pencemaran nama baik menurut fiqh siyasah Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh melalui studi pustaka yakni mengkaji literatur yang berkaitan dengan pasal 28 E undang-undang dasar Negara Republik Indonesia dan pasal 27 ayat 3 undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Hasil penelitian ini mengemukakan beberapa hal yakni; pertama¬, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa dan diatur oleh pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan tujuan agar kebebasan bependapat tidak menyinggung harkat nama baik orang lain. Kedua, implikasi dari adanya Undang-Undang ITE terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya SKB KAPOLRI, MENKOMINFO, KEJAGUNG dan dikeluarkannya peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasar keadilan restoratif. Ketiga, kebebasan berpendapat serta kritik politik menurut pandangan islam diperbolehkan asal dilakukan dengan tujuan untuk menyatukan dan tidak untuk membuat perpecahan.

Actions (login required)

View Item