Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 Tahun 2012 tentang Perizinan Perdagangan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

Surban, Sintya Maharani (2022) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 Tahun 2012 tentang Perizinan Perdagangan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (177kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (159kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI (1).pdf Download (234kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (686kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (482kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB)

Abstract

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai faktor, perdagangan merupakan bagian penting didalamnya. Beberapa data dari berbagai sumber mengatakan bahwa perizinan dalam perdagangan masih menjadi hal yang sulit dan mahal didapatkan masyarakat dari tahun ke tahun. Tidak banyak perubahan yang terjadi di masyarakat dalam mendapatkan perizinan tersebut, meskipun peraturan untuk proses, biaya, dan berbagai hal didalamnya telah beberapa kali diperbarui. Daerah yang telah melakukan perubahan peraturan mengenai perizinan perdagangan salah satunya yaitu Kabupaten Bandung yang telah mengesahkan dan memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perizinan Perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perizinan Perdagangan, mengetahui faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan serta bagaimana solusi terhadap pelaksanaan Perizinan Perdagangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2012 dalam tinjauan Siyasah Dusturiyah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori tentang periizinan baik yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku maupun dalam perspektif siyasah dusturiyah, karena pada hakekatnya sama menjelaskan bahwa perizinan adalah suatu bentuk pelaksaanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengaturan dan pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, perizinan termasuk peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah serta dilaksanakan agar mampu membawa kemaslahatan bagi masyarakat umum. Begitu juga dengan kebijakan perizinan dapat terealisasikan dengan baik untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh perizinan dengan kepastian hukum. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian Analisis Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan fakta dari data-data hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti disertai dengan analisis yang kuat. Dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap pelaksanaan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat dengan cara mewawancarai pihak-pihak terkait di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perizinan perdagangan di Kabupaten Bandung dilakukan dalam layanan terpadu satu pintu yang meliputi aplikasi online dan penyerahan berkas secara langsung, belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya usaha perdagangan yang belum memiliki izin atau tidak melakukan pembaruan terhadap izin usahanya sesuai data yang ada, karena berbagai kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perizinan perdagangan.

Actions (login required)

View Item